JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menindaklanjuti hasil penelusuran rekam jejak calon anggota kabinet yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penelusuran tersebut dilakukan atas permintaan Jokowi.
"Tantangan terbesar bukan pada saat Jokowi melibatkan KPK, tapi bagaimana Jokowi menindaklanjuti pemeriksaan KPK terhadap nama-nama calon menteri," ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz, saat ditemui dalam diskusi di Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (21/10/2014).
Menurut Donal, tindak lanjut tersebut perlu dilakukan karena telah terjadi dualisme di dalam parlemen. Dengan komposisi tersebut, menurut Donal, maka seluruh menteri harus bersih, profesional dan berintegritas.
"Dengan begitu, tidak ada kesempatan bagi parpol untuk memainkan anggaran. Ini dapat menjadi celah bagi Jokowi untuk menutup proyek-proyek yang bisa dimainkan oleh parpol," kata Donal.
Donal juga menilai positif keterlibatan KPK dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dalam penelusuran rekam jejak calon menteri. Ia menilai pihak-pihak lain yang tidak mendukung keterlibatan KPK dan PPATK sebagian besar adalah anggota parpol yang khawatir tidak dapat lagi melakukan kecurangan anggaran.
"Transaksi keuangan para calon menteri tidak dapat terdeteksi oleh Jokowi sendiri. Justru aneh kalau itu dipandang sebagai pencitraan. Itu harus kita dukung, jangan apatis," kata Donal.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.