Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siapa Almarhum Harun Al Rasyid Zain yang Ditakziahi Jusuf Kalla?

Kompas.com - 19/10/2014, 13:21 WIB
Fathur Rochman

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Seusai geladi bersih pelantikan di Kompleks Parlemen, Minggu (19/10/2014), wakil presiden terpilih Jusuf Kalla langsung bertakziah ke kediaman almarhum Harun Al Rasyid Zain di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Siapakah almarhum ini?

Harun Al Rasyid Zain adalah Gubernur Sumatera Barat periode 1967-1977. Kalla mengenang Harun sebagai tokoh yang mempunyai sikap kepemimpinan tinggi sekaligus tokoh yang telah dengan sangat baik membangun Sumatera Barat.

"Dia memiliki leadership yang baik dan intelektual sekaligus," ujar Kalla seusai melayat di rumah duka, Jalan Galuh No 16, Kebayoran Baru, Minggu. Menurut Kalla, Harun merupakan gubernur yang dapat membangkitkan semangat rakyat Sumatera Barat.

Kehadiran Harun mempunyai peran penting, kata Kalla, pasca-pertentangan pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat, pertentangan yang kemudian dikenal dengan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), pada 1958.

Harun, lanjut Kalla, juga dianggap sebagai tokoh yang membangun fondasi dalam pembangunan Sumatera Barat pada periode 1967-1977. "Itu yang membuat dia punya jejak kepahlawanan yang baik," ujar Kalla.

Harun tutup usia pada Minggu dini hari, dalam usia 87 tahun karena faktor usia. Rencananya jenazah akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.

Selain pernah menjabat sebagai gubernur, Harun juga pernah menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada era Presiden Soeharto, untuk periode 1978 hingga 1983. Dia pernah pula menjadi Rektor Universitas Andalas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com