Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mereka Rela Menginap demi Amankan Pelantikan Jokowi-JK

Kompas.com - 17/10/2014, 07:12 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Konsentrasi pengamanan menjelang hari pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Senin (20/10/2014) mendatang tak hanya menjadi fokus TNI/Polri. Satuan Pengamanan Dalam (Pamdal) Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, juga siap bekerja ekstra untuk melancarkan "hajatan" lima tahunan tersebut.

Bagi Pamdal Gedung MPR/DPR, pelantikan presiden dan wakil presiden adalah acara sakral yang menguras energi, sekaligus membanggakan karena seperti menjadi "tuan rumah" dari peristiwa bersejarah tersebut. Komandan Pamdal Gedung MPR/DPR Tamamudin mengatakan, ia telah mengeluarkan instruksi kepada semua personel pamdal untuk siap siaga sejak H-2 hingga acara pelantikan selesai.

Semua personel diminta tidak meninggalkan Kompleks Gedung Parlemen demi menjamin kelancaran persiapan dan hari pelantikan.

"Dari dua hari sebelum hari H, kami minta kekuatan full, semuanya menginap di Gedung DPR," kata Tamamudin kepada Kompas.com, Kamis (16/10/2014).

Jumlah Pamdal Gedung MPR/DPR yang disiagakan mencapai 490 personel. Dari jumlah itu, sekitar 430 personel disiapsiagakan di Kompleks Gedung Parlemen, sementara sisanya dibagi untuk menjaga kompleks rumah dinas anggota DPR di Kalibata dan Ulu Jami, Jakarta Selatan, serta wisma DPR RI di Kopo, Cisarua, Bogor.

Untuk tempat beristirahat selama menjaga hari persiapan dan pelaksanaan pelantikan Jokowi-JK, kata Tamamudin, beberapa ruang disediakan di basement Gedung Nusantara I dan II. Ruang tersebut biasa digunakan untuk tempat beristirahat bagi pamdal, khususnya pada setiap kegiatan besar yang memerlukan penjagaan ekstra.

Secara teknis, Pamdal Gedung MPR/DPR akan fokus berjaga di ring I, II, dan III. Semua tamu yang masuk ke dalam Kompleks Gedung Parlemen harus melalui pemeriksaan ketat demi menjaga tak terjadinya hal yang tidak diinginkan.

"Kami ingin memastikan semuanya aman. Kami ingin membantu tugas TNI dan Polri dalam acara pelantikan ini," ujarnya.

Ditemui secara terpisah, salah seorang anggota pamdal, Agung, mengatakan, bekerja dengan jam kerja ekstra menjadi risiko yang harus diterima. Jika bekerja pada hari-hari biasa dilakukan selama delapan jam, maka untuk hari-hari khusus, seperti pelantikan presiden dan wakil presiden, ia harus siap jika sewaktu-waktu diminta lembur.

"Iya, waktu kerjanya bertambah, tetapi harus siap," kata Agung.

Sementara itu, personel lainnya, Ade, mengatakan, ia telah memiliki pengalaman bertugas pada hari pelantikan presiden dan wakil presiden. Pada tahun 2009, ia ikut menjaga jalannya persiapan hari pelantikan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono sebagai presiden dan wakil presiden.

Ade mengaku telah terbiasa mengamankan jalannya acara-cara besar yang dilaksanakan di Gedung MPR/DPR. Bahkan, saat hari pelantikan anggota DPR dan DPD periode 2014-2019 lalu, ia harus menginap di Kompleks Gedung Parlemen selama empat hari.

"Waktu pelantikan (anggota) DPR, saya empat hari enggak pulang, nginap di (ruangan) basement Nusantara II," ujarnya.

Tugas personel pamdal di Gedung Parlemen memang terbilang gampang-gampang susah. Pekerjaan menjadi mudah jika tamu yang masuk ke area gedung parlemen mau menaati aturan, sedangkan kerumitan dan perasaan serba salah terjadi saat tamu-tamu yang masuk tak mengerti aturan serta tak mau mengindahkan imbauan pamdal.

Pelantikan Jokowi-JK akan digelar pada Senin (20/10/2014) pagi. Banyak tokoh penting yang akan hadir, mulai dari tokoh nasional sampai pimpinan atau utusan negara sahabat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com