Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Romo Magnis: Jokowi Perlu Memperluas Dukungan Politik

Kompas.com - 10/10/2014, 10:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Profesor Romo Magnis Suseno mengatakan, presiden terpilih Joko Widodo perlu memperluas basis dukungan politik tanpa melepaskan cita-citanya. Menurut Romo Magnis, Jokowi tak cukup hanya mengantongi dukungan masyarakat.

"Tidak cukup hanya dukungan masyarakat tapi perlu dukungan DPR untuk menyisun undang-undang dan anggaran," kata Romo Magnis, di Jakarta, Jumat (10/10/2014).

Ia mencontohkan, untuk alokasi anggaran tahun 2015, menurutnya, membuat ruang gerak Jokowi sangat terbatas dan susah membuat terobosan. Sekitar sepekan menjelang pelantikan, Romo Magnis menilai, akan menjadi penentuan bagi Jokowi untuk memperluas basis politik.

"Tidak cukup asal berkuasa tapi kita mengharapkan Jokowi menjalankan apa yang ia janjikan," katanya.

Romo Magnis lantas mencontohkan pemerintahan Obama di Amerika yang minim dukungan parlemen sehingga membuatnya kesulitan menjalankan kebijakan-kebijakannya.

"Jokowi perlu proaktif bernegosiasi tidak hanya menunggu orang lain untuk konsolidasi," katanya.

Sementara itu, mantan peneliti politik Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia, Tri Ratnawati berpendapat, Jokowi perlu memperkuat dukungan masyarakat dan penegak hukum serta media massa sebagai kontrol sosial dan politik.

"Jokowi perlu menggalang kekuatan masyarakat. Karena seoranh Soharto yang otoriter bisa jatuh karena kekuatan masyarakat," katanya.

Menurut dia, Jokowi bisa menggalang kekuatan kelas menengah seperti mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, aliansi-aliansi dan masyarakat yang pro demokrasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com