Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jika SBY-Megawati Bertemu Jauh-jauh Hari, PDI-P dan Koalisi Tak Akan Gagal Bertubi-tubi"

Kompas.com - 02/10/2014, 12:43 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Kekalahan Koalisi Indonesia Hebat yang menjadi pendukung presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam pemilihan paket pimpinan DPR 2014-2019 adalah yang keempat kalinya pasca-proses Pemilu Presiden 2014 bergulir.

Kekalahan koalisi yang hanya diisi oleh empat parpol (lolos ke DPR) ini tidak akan mungkin terjadi apabila Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bertemu.

Demikian disampaikan pakar komunikasi politik Heri Budianto di Jakarta, Kamis (2/10/2014), menyikapi parpol Koalisi Indonesia Hebat yang tidak mendapat kursi pimpinan DPR.

"Jika Bu Mega dan Pak SBY sudah dipertemukan jauh-jauh hari, PDI-P dan koalisi tidak akan mengalami kegagalan bertubi-tubi seperti ini," ujar Heri.

Heri mencatat, setidaknya tiga kegagalan lain yang dialami koalisi pendukung Jokowi-JK, yakni terkait dengan pengesahan Undang-undang MD3, Tata Tertib DPR, dan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah. Rentetan kegagalan itu, kata Heri, bukanlah peristiwa politik yang tiba-tiba muncul.

"Ini merupakan kronologi politik yang sudah berjalan sejak lama. Kekalahan kali keempat yang dialami oleh koalisi pemerintahan terpilih JKW-JK di paripurna DPR menunjukkan bahwa kubu Koalisi Indonesia Hebat ini lamban dalam merespons sinyal politik dan dinamika yang berkembang selama ini," kata dia.

Jika PDI-P bisa mendesak Megawati sejak dulu untuk membuka ruang komunikasi politik terhadap elite parpol kubu Koalisi Merah Putih, kata Heri, maka peta politik akan berubah.

"Termasuk berkomunikasi kepada Presiden SBY," imbuhnya.

Menurut Heri, saat ini sudah terlambat bagi koalisi Jokowi-JK untuk menarik Partai Demokrat bergabung dalam koalisi di parlemen. Pasalnya, Demokrat sudah menunjukkan sikap merapat ke Koalisi Merah Putih.

"Saat ini memang ada upaya keras elite PDI-P untuk mempertemukan Bu Mega dan Pak SBY, mungkin hari ini. Namun, saya melihatnya akan tidak mengubah peta di DPR, walau di MPR bisa jadi," ucap Heri.

Menjelang penetapan pimpinan DPR, PDI-P memang melakukan penjajakan cukup intensif ke kubu Partai Demokrat. Jokowi bahkan bertemu dengan SBY untuk mengajak Demokrat berkoalisi.

Informasi yang dihimpun Kompas.com, pertemuan itu menghasilkan syarat yang diajukan SBY, yakni rekonsiliasi dengan Megawati. Akan tetapi, hal itu belum terjadi.

Dalam jumpa pers tadi malam, SBY mengaku sejak lama ingin bertemu Megawati. SBY tidak ingin negara gaduh secara politik. (Baca: SBY: Tuhan Belum Izinkan Saya Bertemu Megawati)

Politisi senior PDI-P Pramono Anung mengatakan, rencananya Megawati akan bertemu dengan SBY hari ini. (Baca: PDI-P: Kamis ini, Megawati-SBY Mungkin Bertemu)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Ajak Masyarakat Sultra Doa Bersama supaya Bantuan Beras Diperpanjang

Jokowi Ajak Masyarakat Sultra Doa Bersama supaya Bantuan Beras Diperpanjang

Nasional
World Water Forum Ke-10, Ajang Pertemuan Terbesar untuk Rumuskan Solusi Persoalan Sumber Daya Air

World Water Forum Ke-10, Ajang Pertemuan Terbesar untuk Rumuskan Solusi Persoalan Sumber Daya Air

Nasional
Syarat Sulit dan Waktu Mepet, Pengamat Prediksi Calon Nonpartai Berkurang pada Pilkada 2024

Syarat Sulit dan Waktu Mepet, Pengamat Prediksi Calon Nonpartai Berkurang pada Pilkada 2024

Nasional
MKMK Sudah Terima Laporan Pelanggaran Etik Anwar Usman

MKMK Sudah Terima Laporan Pelanggaran Etik Anwar Usman

Nasional
Anak SYL Minta Pejabat Kementan Biayai Renovasi Kamar Rp 200 Juta

Anak SYL Minta Pejabat Kementan Biayai Renovasi Kamar Rp 200 Juta

Nasional
Agus Rahardjo Sebut Penyidik KPK Tunduk ke Atasan di Kejaksaan, Kejagung: Jangan Asal 'Statement'

Agus Rahardjo Sebut Penyidik KPK Tunduk ke Atasan di Kejaksaan, Kejagung: Jangan Asal "Statement"

Nasional
Stafsus SYL Disebut Minta Kementan Danai Pengadaan Paket Sembako Senilai Rp 1,9 Miliar

Stafsus SYL Disebut Minta Kementan Danai Pengadaan Paket Sembako Senilai Rp 1,9 Miliar

Nasional
KNKT Investigasi Penyebab Rem Blong Bus Rombongan SMK Lingga Kencana

KNKT Investigasi Penyebab Rem Blong Bus Rombongan SMK Lingga Kencana

Nasional
KPK Panggil Lagi Windy Idol Jadi Saksi TPPU Sekretaris Nonaktif MA

KPK Panggil Lagi Windy Idol Jadi Saksi TPPU Sekretaris Nonaktif MA

Nasional
KPK Panggil Penyanyi Dangdut Nabila Nayunda Jadi Saksi TPPU SYL

KPK Panggil Penyanyi Dangdut Nabila Nayunda Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
Pakar: Jika Revisi UU Kementerian Negara atau Perppu Dilakukan Sekarang, Tunjukkan Prabowo-Gibran Semacam Periode Ke-3 Jokowi

Pakar: Jika Revisi UU Kementerian Negara atau Perppu Dilakukan Sekarang, Tunjukkan Prabowo-Gibran Semacam Periode Ke-3 Jokowi

Nasional
21 Persen Jemaah Haji Indonesia Berusia 65 Tahun ke Atas, Kemenag Siapkan Pendamping Khusus

21 Persen Jemaah Haji Indonesia Berusia 65 Tahun ke Atas, Kemenag Siapkan Pendamping Khusus

Nasional
Jokowi Sebut Impor Beras Tak Sampai 5 Persen dari Kebutuhan

Jokowi Sebut Impor Beras Tak Sampai 5 Persen dari Kebutuhan

Nasional
Megawati Cermati 'Presidential Club' yang Digagas Prabowo

Megawati Cermati "Presidential Club" yang Digagas Prabowo

Nasional
Anwar Usman Dilaporkan ke MKMK, Diduga Sewa Pengacara Sengketa Pileg untuk Lawan MK di PTUN

Anwar Usman Dilaporkan ke MKMK, Diduga Sewa Pengacara Sengketa Pileg untuk Lawan MK di PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com