Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sutan: SBY Perintahkan All Out, tetapi Pimpinan Fraksi Malah Suruh Walk Out

Kompas.com - 29/09/2014, 09:10 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Politisi Partai Demokrat, Sutan Bathoegana, membantah Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan Fraksi Demokrat di DPR untuk keluar dari ruang sidang paripurna alias walk out saat pengambilan keputusan RUU Pemilihan Kepala Daerah.

"Yang terjadi adalah perintah SBY untuk pilkada langsung dengan 10 syarat itu telah diinstruksikan untuk diperjuangkan all out, tapi pimpinan fraksi malah nyuruh walk out!" kata Sutan ketika dikonfirmasi, Minggu (28/9/2014), seperti dikutip Tribunnews.com.

Sutan mengatakan, SBY kecewa berat dengan peristiwa dalam rapat paripurna. Untuk itu, kata anggota Komisi VII DPR itu, SBY telah memerintahkan Dewan Kehormatan Demokrat untuk mengusutnya.

"Untuk segera mengusut perintah all out menjadi walk out. Opsi ketiga tersebut sudah didukung F-PDIP, F-PKB, dan Hanura. Itu yang sebenarnya terjadi," tuturnya.

Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf juga dikabarkan telah siap bertanggung jawab atas kejadian itu.

"Bu Nur sudah menyatakan bertanggung jawab atas kejadian ini. Itu faktanya," kata Sutan.

Anggota Dewan Pembina Fraksi Demokrat, Hayono Isman, membenarkan adanya pengusutan terkait kasus dalam rapat paripurna. Ia tidak mau menerka hasil investigasi yang dilakukan internal partainya.

"Saya tidak mau berandai-andai. Kalau nanti dari kita hasilnya macam-macam," kata Hayono beberapa waktu lalu.

Akibat dari keputusan walk out Fraksi Demokrat, opsi pilkada lewat DPRD didukung oleh mayoritas anggota Dewan yang hadir. Sebelum sidang paripurna, SBY mengaku mendukung pilkada langsung.

Belakangan, Demokrat juga mengaku memutuskan mendukung pilkada langsung dengan 10 syarat. Namun, setelah UU Pilkada disahkan dengan mekanisme pilkada lewat DPRD, SBY dan Demokrat dikecam publik. (Baca: SBY dan Ibas Disebut Dalang di Balik Pilkada Melalui DPRD)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com