Kompas.com - 28/09/2014, 19:08 WIB
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono. HENDRA A SETYAWANSekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono.
Penulis Icha Rastika
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan anaknya, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), disebut sebagai dalang di balik pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang menyetujui mekanisme pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menilai, SBY dan Ibas selaku petinggi Partai Demokrat sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas lolosnya RUU tersebut. "SBY sendiri dalangnya dengan anaknya yang bernama Ibas. Cari di dalam diri anakmu, di situ dalang terbesar pilkada langsung," kata Ray dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (29/9/2014).

Menurut Ray, pernyataan SBY yang mengaku kecewa atas putusan rapat paripurna yang mengesahkan RUU tersebut hanya drama yang dimainkan. Terlebih lagi, SBY berkata seolah tidak terlibat dalam keputusan anggota Fraksi Demokrat yang walkout dari rapat paripurna penentu RUU Pilkada tersebut.

Sebagian besar anggota Fraksi Demokrat walkout dalam rapat paripurna dengan dalih bahwa opsi ketiganya, yakni pilkada langsung dengan 10 syarat, tak diakomodasi secara penuh dalam draf RUU itu. Dia menilai, jika SBY benar mendukung pilkada langsung, sedianya dia memerintahkan anggota Fraksi Demokrat untuk mementingkan pilkada langsungnya ketimbang 10 syarat.

"Kalau SBY dukung pilkada langsung dengan tulus, mestinya yang didukung dulu pilkada langsungnya baru mendesak 10 poin itu. Tapi, ini justru desak 10 poin dengan mengesampingkan pilkada langsungnya. Demokrat dari awal mendahulukan cabang dan membuang batangnya," tutur Ray.

Mantan Koordiantor Wahana Lingkungan Hidup, Chalid Muhammad, menilai, SBY selaku presiden sebenarnya memiliki wewenang untuk mencabut usulan pilkada melalui DPRD. Usulan pilkada tak langsung tersebut berawal dari pemerintah. Chalid juga menilai keputusan Demokrat untuk walkout dari rapat paripurna tersebut memang sudah direncanakan sejak awal.

"Rommy katakan, 'Saya malah bingung kenapa PDI-P kaget wong kami sudah duga'. Koalisi Merah Putih itu tahu betul ke arah mana jangkar akan dibuang," ujar dia.

Mengenai peran Ibas, Ray menilai mustahil jika Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yang juga anggota DPR ini tidak berkomunikasi dengan ayahnya selama rapat paripurna. Ray juga menilai Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf berkomunikasi dengan SBY selama pengambilan keputusan dalam rapat paripurna meskipun SBY tengah berada di luar negeri.

"Mereka bisa pakai BBM untuk konsultasi apakah sikap kita tetap bertahan atau walkout karena harus diingat mayoritas anggota Demokrat tidak tahu keputusan walkout itu," ucap Ray.

Seperti diketahui, RUU Pilkada dengan model pemilihan melalui DPRD disahkan dalam forum rapat paripurna, Jumat dini hari tadi, melalui voting yang dimenangkan oleh Koalisi Merah Putih. Sebelum voting dilakukan, Demokrat walkout dengan dalih bahwa opsi ketiganya, yakni pilkada langsung dengan 10 syarat, tak diakomodasi secara penuh dalam draf RUU itu.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Dipanggil, Ketua PBNU: Kami Cuma Minta Klarifikasi

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Dipanggil, Ketua PBNU: Kami Cuma Minta Klarifikasi

Nasional
Jokowi Bakal Tandatangani Kesepakatan Ruang Kendali Udara Natuna dengan PM Singapura

Jokowi Bakal Tandatangani Kesepakatan Ruang Kendali Udara Natuna dengan PM Singapura

Nasional
Edy Mulyadi Minta Maaf dan Klarifikasi Pernyataanya yang Menyinggung Warga Kalimantan

Edy Mulyadi Minta Maaf dan Klarifikasi Pernyataanya yang Menyinggung Warga Kalimantan

Nasional
Dewan Pakar PKS Dilantik, Ini Susunan Lengkapnya

Dewan Pakar PKS Dilantik, Ini Susunan Lengkapnya

Nasional
Antisipasi Omicron di Desa, Gus Halim Minta Relawan dan Elemen Desa Berkoordinasi

Antisipasi Omicron di Desa, Gus Halim Minta Relawan dan Elemen Desa Berkoordinasi

Nasional
Besok Jokowi Bertemu PM Singapura untuk Pimpin Pertemuan Bilateral hingga Teken Nota Kesepahaman

Besok Jokowi Bertemu PM Singapura untuk Pimpin Pertemuan Bilateral hingga Teken Nota Kesepahaman

Nasional
Daftar Lengkap 52 Kantor Imigrasi yang Layani Penerbitan Paspor Elektronik

Daftar Lengkap 52 Kantor Imigrasi yang Layani Penerbitan Paspor Elektronik

Nasional
UPDATE: 258.792 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate 1,67 Persen

UPDATE: 258.792 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate 1,67 Persen

Nasional
Jokowi Serahkan Bantuan untuk Mak Unah, Lansia yang Tinggal di Dekat Kandang Ayam

Jokowi Serahkan Bantuan untuk Mak Unah, Lansia yang Tinggal di Dekat Kandang Ayam

Nasional
Jangan Ada Lagi Nakes Meninggal Dunia, PDGI: Waspadai Covid Gelombang Ketiga

Jangan Ada Lagi Nakes Meninggal Dunia, PDGI: Waspadai Covid Gelombang Ketiga

Nasional
UPDATE 24 Januari: Capaian Vaksinasi Dosis Kedua 59,85 Persen

UPDATE 24 Januari: Capaian Vaksinasi Dosis Kedua 59,85 Persen

Nasional
Ditanya Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, Kakak Terbit Rencana Perangin Angin Bungkam

Ditanya Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, Kakak Terbit Rencana Perangin Angin Bungkam

Nasional
UPDATE 24 Januari: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.124.211

UPDATE 24 Januari: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.124.211

Nasional
UPDATE: 20.867 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 20.867 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Januari: 2.927 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

UPDATE 24 Januari: 2.927 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.