Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan: "Walkout" PDI-P Beda dengan "Walkout" Demokrat di Paripurna RUU Pilkada

Kompas.com - 26/09/2014, 03:17 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menolak aksi walkout yang pernah mereka lakukan sebelumnya disamakan dengan tindakan Fraksi Partai Demokrat yang meninggalkan sidang paripurna pengambilan keputusan untuk RUU Pemilihan Kepala Daerah, Jumat (26/9/2014) dini hari.

"Kami selalu menyatakan walkout karena dari awal tak menyetujui apa yang (sedang dibahas untuk) menjadi keputusan," papar Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPR, Puan Maharani,, di Kompleks Parlemen, Jumat dini hari.

Adapun atas aksi walkout Fraksi Partai Demokrat dalam sidang paripurna RUU Pilkada ini, Puan meminta masyarakat membuat penilaian sendiri.

"Malam ini kita bisa menyaksikan mana saja partai yang tidak konsisten dengan pilihan politiknya, mana yang kemudian hanya seremonial, sepertinya mendukung kedaulatan rakyat (tetapi) kemudian terlihat tidak bisa menentukan sikapnya dalam paripurna ini,” kecam Puan.

Menurut Puan, Ketua Umum Partai Demokrat yang juga saat ini masih menjabat Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, telah bermain-main dengan pernyataannya sendiri. Sebelumnya, SBY menyatakan kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat sendiri.

“Dengan (pernyataan SBY) itu Demokrat menyatakan bahwa pilkada langsung adalah yang terbaik untuk rakyat, tapi nyatanya apa yang diperintah oleh ketua umum (Demokrat itu) kemudian tidak dilakukan secara baik dan benar oleh fraksi di DPR,” imbuh Puan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com