Anas Divonis 8 Tahun, HMI Bakar Sampah di Depan Pengadilan Tipikor

Kompas.com - 24/09/2014, 18:44 WIB
Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) melakukan aksi bakar dengan membakar sampah di depan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kuningan, Jakarta, Rabu (24/9/2014). FATHUR ROCHMANHimpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) melakukan aksi bakar dengan membakar sampah di depan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kuningan, Jakarta, Rabu (24/9/2014).
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melakukan aksi membakar sampah di depan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kuningan, Jakarta, Rabu (24/9/2014). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan atas vonis 8 tahun yang dijatuhkan kepada mantan Ketua Umum PB HMI Anas Urbaningrum.

"Innalillahi wainnailaihirojiun. Telah mati keadilan kepada kakanda Anas Urbaningrum. Ini bentuk ketidakindependensian hakim," ujar salah seorang anggota HMI, yang berorasi di depan Pengadilan Tipikor, Reza.

Menurut HMI, ada faktor dari Susilo Bambang Yudhoyono dalam ditetapkannya Anas sebagai tersangka. Menurut mereka, ada ketidakrelaan dari pihak Cikeas karena Anas digadang-gadang menjadi RI 1 kala itu.

"Anas dijadikan tumbal Cikeas," ujar Reza.

HMI menilai keadilan saat ini telah dikangkangi oleh kekuasaan. Keadilan di Indonesia telah diinjak-injak karena Anas yang dianggap tidak bersalah justru divonis 8 tahun oleh hakim Tipikor.

"KPK bullshit," teriak para anggota HMI.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, setelah putusan vonis Anas dibacakan, massa HMI yang menunggu di depan Pengadilan Tipikor beranjak merapat dan berkumpul di halaman Pengadilan Tipikor. Beberapa orang mengambil sisa-sisa botol air mineral dan kotak nasi, kemudian membakar sampah-sampah tersebut.

Di tengah kobaran api, beberapa orang mulai melakukan orasi mengungkapkan kekecewaan mereka atas dijatuhkannya vonis 8 tahun terhadap Anas.

Seperti yang diberitakan, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis delapan tahun penjara dan denda Rp 300 juta terhadap mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Anas dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait proyek Hambalang dan proyek APBN lainnya. "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anas Urbaningrum dengan pidana penjara selama delapan tahun ditambah denda sebanyak Rp 300 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti pidana kurungan selama tiga bulan," ucap Ketua Majelis Hakim Haswandi saat membacakan vonis, Rabu (24/9/2014).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kritik Penanganan Pandemi, Presiden PKS: Bangsa Indonesia Masih Dalam Kondisi yang Tidak Baik-baik Saja

Kritik Penanganan Pandemi, Presiden PKS: Bangsa Indonesia Masih Dalam Kondisi yang Tidak Baik-baik Saja

Nasional
Saat Artidjo Alkostar Berikan Vonis Bebas kepada “Office Boy” yang Dijerat Kasus Korupsi…

Saat Artidjo Alkostar Berikan Vonis Bebas kepada “Office Boy” yang Dijerat Kasus Korupsi…

Nasional
Wapres Ingin Dakwah dan Pendidikan Beradaptasi dengan Teknologi Informasi

Wapres Ingin Dakwah dan Pendidikan Beradaptasi dengan Teknologi Informasi

Nasional
Mahfud Kenang Ketegasan Artidjo Beri Hukuman Berlipat ke Sesama Alumni HMI

Mahfud Kenang Ketegasan Artidjo Beri Hukuman Berlipat ke Sesama Alumni HMI

Nasional
ICW Nilai Penghargaan Antikorupsi yang Diterima Gubernur Sulsel Harus Dicabut

ICW Nilai Penghargaan Antikorupsi yang Diterima Gubernur Sulsel Harus Dicabut

Nasional
Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Nasional
Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Nasional
Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Nasional
Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Nasional
Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Nasional
Banjir Rasa Pilpres

Banjir Rasa Pilpres

Nasional
ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

Nasional
Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Aturan Investasi Miras Bertentangan dengan Pancasila

Wakil Ketua MPR Nilai Aturan Investasi Miras Bertentangan dengan Pancasila

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X