Berebut Kursi Ketua MPR dan DPR

DEPOK, KOMPAS.com - Usai pemilihan umum legislatif dan pemilu presiden 2014, partai politik (parpol) yang meraih kursi di Senayan mulai menyiapkan kadernya untuk bursa calon ketua DPR dan MPR.

Sesuai revisi UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), parpol pemenang pemilu tak lagi otomatis mendapat jabatan ketua DPR dan MPR.

Hampir semua parpol menginginkan kursi ketua DPR dan MPR periode 2014-2019. Bahkan, parpol yang tidak masuk dalam tiga besar pemenang Pemilu 2014 juga berancang-ancang menyiapkan kader mereka berebut kursi pimpinan DPR/MPR.

Sekretaris Majelis Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Yani, misalnya, menyatakan, partainya telah melakukan konsolidasi internal untuk mengusung kader PPP menduduki kursi pimpinan di Senayan. "Kami siap," katanya seperti dikutip Antara.

Yani menyebut tokoh teras partai seperti Wakil Ketua Umum PPP Hasrul Azwar; Sekjen Romahurmuziy, dan Ketua DPP Irgan Chairul Mahfiz sebagai jago partai berlambang Ka'bah tersebut, untuk duduk di kursi pimpinan DPR.

Partai Amanat Nasional (PAN) juga tidak mau ketinggalan. Partai ini siap meramaikan bursa calon ketua DPR dan MPR periode 2014-2019. Wakil Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen PAN Taufik Kurniawan berada di antara nama-nama yang digadang-gadang sebagai calon Ketua DPR.

"Keduanya adalah kader senior," kata Ketua DPP PAN Tjatur Sapto Edy.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga siap mengusung Hidayat Nur Wahid dan Sohibul Iman. Khusus Hidayat, kader senior PKS itu pernah menjabat ketua MPR. Sohibun saat ini merupakan wakil ketua DPR.

Namun, kali ini PKS bersikap realistis lantaran jumlah kursinya di DPR yang berada di papan tengah. Menurut Ketua DPP Mardani Ali Sera, PKS cukup menyasar kursi wakil ketua DPR.

Sebagai partai yang masuk peringkat tiga dalam Pileg 2014, Gerindra tetap akan memanfaatkan lobi antarfraksi di DPR nanti. Gerindra masih yakin akan kekompakan Koalisi Merah Putih.

Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa menyebut Fadli Zon dan Ahmad Muzani menjadi sosok yang pantas menjadi pimpinan DPR.

Sedangkan, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengusulkan opsi agar 10 kursi pimpinan DPR/MPR dibagi merata pada setiap fraksi yang masuk parlemen.

Menurut Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari, usulan PKB ini layak dibahas bersama. "Itu sebuah alternatif yang bisa saja dipertimbangkan," ucapnya.

Mengenai pemilihan pimpinan DPR/MPR nanti, menurut Hajriyanto, sudah ada pembicaraan di antara partai Koalisi Merah Putih, meski masih sebatas sistem pemilihan pimpinan, belum menyentuh pada figur. "Calon ketua itu Golkar, wakilnya dari koalisi," kata dia.

Sebagai partai terbesar kedua dalam perolehan suara Pileg 2014, Hajriyanto menilai wajar jika Golkar mendapat porsi ketua DPR. Raihan suara Golkar berada di atas perolehan partai lainnya dalam Koalisi Merah Putih. Namun, Hajriyanto menyebut Golkar akan melihat perkembangan politik ke depan.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI-P di DPR Puan Maharani menegaskan, partai pemenang pemilu seharusnya menjadi pimpinan DPR. "Bukan masalah namanya PDI-P, kebetulan saja 2014 ini pemenang pileg PDIP," kata dia.

Pada Pileg 2009, Partai Demokrat menjadi pemenang. PDI-P, kata Puan, kemudian menghormati hak Partai Demokrat untuk menjadi pimpinan parlemen. Ia menilai tidak adil jika terjadi perubahan aturan dan mekanisme pada tahun ini.

Polemik revisi UU MD3 yang memungkinkan pimpinan DPR di luar pemenang pileg, menurut da, justru tidak sejalan dengan suara rakyat yang sudah didelegasikan kepada parpol. Konsekuensinya, parpol peraih suara terbanyak berhak menyalurkan aspirasi rakyat.

"Kalau kemudian pada 2019 partai pemenang pemilu berganti lagi, apakah kita akan terus berpolemik seperti ini. Jangan kemudian suara rakyat dirusak," kata Puan seraya menambahkan bahwa PDIP akan tetap berjuang lewat gugatan uji materi UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi.

Golkar dan PDI-P bersaing

Persaingan keras dalam perebutan kursi ketua DPR-RI, terjadi antara Partai Golkar dan PDI-P. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Sharif Cicip Sutardjo mengatakan, partainya sudah melakukan lobi politik dengan Koalisi Merah Putih.

"Insya Allah akan jadi Ketua DPR kalau sesuai dengan UU MD3 yang baru," katanya.

Peluang Golkar menempatkan kadernya di posisi pimpinan DPR terbuka setelah UU MD3 mengubah mekanisme penunjukan Ketua DPR, Juli lalu. Ketua DPR awalnya merupakan jatah peraih kursi terbanyak pemilu legislatif. Namun, aturan baru memungkinkan Ketua DPR dipilih melalui pemilihan suara terbanyak.

Dalam pemilihan pimpinan DPR pada Oktober mendatang, setiap fraksi mengajukan usul dan diputuskan melalui voting. Golkar meraih 91 kursi dalam pemilihan legislatif atau paling banyak di antara partai pengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Koalisi Golkar dengan Partai Gerindra, PPP, PKS serta PAN mencapai 292 kursi atau separuh lebih kursi di parlemen. Dengan mekanisme voting, Koalisi Merah Putih kemungkinan besar dapat mengantongi tiket pimpinan DPR. Jumlah kursi koalisi bisa bertambah dari Demokrat, dengan 61 kursi, yang mengklaim netral.

PDIP, meskipun memenangi pemilu, hanya mengumpulkan 207 kursi dengan mitra koalisinya, Partai NasDem, PKB dan Hanura. Sumber di Golkar menyebutkan posisi Ketua DPR merupakan syarat Golkar ketika diajak bergabung dalam koalisi. Menurut sumber itu, Golkar mengajukan Bendahara Umum Setya Novanto sebagai kandidat.

Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menambahkan, Golkar layak mengusung kader terbaiknya menjadi pimpinan DPR. Mitra koalisi lainnya juga mendukung Setya sebagai Ketua DPR karena pengalamannya.

"Setya adalah politikus bagus dan memiliki karier politik cemerlang," ujar politikus PAN, Chandra Tirta Wijaya.

Di kubu PDI-P, Sekretaris Fraksi Bambang Wuryanto mengatakan, partainya bersikukuh agar posisi Ketua DPR ditempati pemenang pileg. Menurut dia, ada tiga kader yang layak menjadi Ketua DPR karena pengalamannya, yaitu Puan Maharani, Tjahjo Kumolo, dan Pramono Anung.

Nama Puan disebut-sebut memiliki kans terkuat sebagai kandidat Ketua DPR karena menurut Bambang, Ketua Fraksi PDI-P ini dinilai piawai melobi partai lain. Meski demikian, partai belum menentukan kader yang akan didorong menjadi Ketua DPR, karena masih fokus pada uji materi UU MD3 tentang mekanisme pemilihan pimpinan DPR.

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri juga menyatakan partainya akan tetap mengajukan calon Ketua DPR dan tidak khawatir meski komposisi suara partai koalisi pengusung Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) itu tidak sebanyak partai koalisi Merah Putih.

"Kami tetap mengajukan nama yang akan diajukan menjadi ketua lembaga," ucapnya.

Menurut Megawati, mengajukan kader sebagai calon Ketua DPR merupakan sebuah keharusan. Apalagi, saat ini PDIP tengah mengajukan uji materi UU MD3 ke MK, khususnya tentang mekanisme pemilihan pimpinan DPR secara demokratis oleh anggota DPR.

"Kita tahu sekarang ada proses di MK," katanya.

Sementara itu, pengamat politik dari LIPI Ikrar Nusa Bakti berpendapat, pertarungan memperoleh kursi Ketua DPR tergantung lobi politik dari koalisi Jokowi-JK sebagai pemenang Pilpres maupun koalisi Prabowo-Hatta sebagai pemenang Pileg.

Jika gugatan UU MD3 ditolak MK, kata Ikrar, pemilihan ketua DPR akan menggunakan sistem voting. Bisa dipastikan Koalisi Merah Putih menyapu bersih semua jabatan penting di DPR seperti Ketua DPR, Ketua Badan Anggaran, Ketua Komisi serta Dewan Kehormatan DPR.

Bila hal itu terjadi, menurut dia, akan timbul tirani mayoritas karena mayoritas partai yang kalah dalam Pilpres kemudian menguasai semua posisi di DPR untuk menjegal pemerintahan Jokowi-JK.

"Kemungkinan kedua, walaupun, misalnya, Koalisi Merah Putih tetap menjadi kekuatan bisa saja terjadi lobi-lobi politik dengan koalisi Jokowi-JK. Apalagi kalau Muhaimin Iskandar mampu melakukan lobi politik dengan jalur musyawarah mufakat akan lebih menonjol dalam penentuan ketua DPR," tambahnya.

Persaingan antara PDI-P dan Golkar untuk mendapatkan kursi ketua DPR makin panas. Namun, kata Ikrar, peluang Puan memenangi posisi Ketua DPR tergantung sejauh mana kemampuan lobi politiknya, baik ke partai pendukung Jokowi maupun Koalisi Merah Putih.

"Sebab kalau tidak lincah di dalam berpolitik itu akan susah. Jika gugatan ditolak MK, dia harus jungkir balik. Bila cuma berharap saja, tidak mungkin menang," kata Ikrar.