Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hujan Interupsi di Paripurna Pengesahan Anggota BPK

Kompas.com - 23/09/2014, 14:53 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sidang paripurna pengesahan anggota Badan Pemeriksa Keuangan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2014), diwarnai dengan hujan interupsi. Interupsi terjadi karena pro-kontra anggota dewan pada salah satu calon anggota BPK, yang juga menjabat sebagai pejabat di sebuah BUMN. (Baca: Bamus DPR Diminta Tolak Usulan Komisi XI soal Anggota BPK 2014-2019)

"Argumentasi masyarakat, proses pemilihan anggota BPK cacat hukum karena kandidat terindikasi melanggar UU BPK yang merangkap jabatan," kata anggota Fraksi PDI-P, Eva Kusuma Sundari.

Salah satu calon anggota yang dianggap tidak layak menjadi anggota BPK karena merangkap jabatan sebagai pejabat BUMN itu adalah Eddy Mulyadi Soepardi. Anggota Fraksi PKB, Abdul Malik Haramain, meminta Eddy dicoret sebagai calon anggota BPK karena merangkap jabatan.

"Anggota BPK tak mungkin jabat (di) BUMN karena pekerjaannya mengaudit beberapa perusahaan, termasuk BUMN. Kami minta tak ditetapkan sebagai anggota BPK," ujarnya.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang memimpin sidang paripurna itu kemudian mencoba menengahi. Ia meminta masukan dari Komisi XI mengenai permasalahan tersebut dan mekanisme selanjutnya jika Eddy dicoret sebagai anggota BPK.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS, Andi Rahmat, menjelaskan, jika Eddy dicoret sebagai calon anggota BPK, calon di bawah Eddy yang akan menggantikannya menjadi anggota BPK. Calon lain itu adalah Nur Yasin, politisi PKB, yang pada saat voting di tingkat komisi sempat mendapat suara yang sama dengan Eddy.

"Bisa saja diputuskan dengan catatan mendapat penjelasan dari Mahkamah Agung. Kalau ada apa-apa, kita fair, Nur Yasin itu otomatis (menggantikan Eddy) dan Komisi XI tidak perlu rapat lagi," ucap Andi.

Setelah mendapat penjelasan, Priyo akhirnya mengambil keputusan menetapkan empat anggota BPK. Adapun penetapan Eddy akan menunggu penjelasan dari Mahkamah Agung. "Sudah ya, sah. Lain kali tolong saya diberi background lengkap," ujar Priyo.

Sebelumnya, lima orang terpilih sebagai anggota BPK periode 2014-2019 melalui mekanisme voting oleh Komisi XI DPR, Senin (15/9/2014). Pemilihan dilakukan melalui dua kali voting. Mereka yang terpilih adalah Rizal Jalil, Achsanul Qosasi, Moermahadi Soerja Djanegara, Harry Azhar Azis, dan Eddy Mulyadi Soepardi. Semua nama itu ditetapkan sebagai anggota BPK di sidang paripurna, kecuali Eddy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com