Kuntoro Mangkusubroto Dukung Jokowi Leburkan UKP4

Kompas.com - 18/09/2014, 16:54 WIB
KOMPAS/Lucky Pransiska Kuntoro Mangkusubroto


JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto mendukung rencana presiden terpilih Joko Widodo untuk melebur UKP4. Menurut dia, hal tersebut menjadi kewenangan pemerintahan selanjutnya.

"Saya kira (dilebur) baik saja," ujar Kuntoro di Istana Wakil Presiden, Kamis (18/9/2014).

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) era pemerintahan Presiden BJ Habibie itu belum mengetahui akan seperti apa peleburan yang akan dilakukan Jokowi. Dia mengaku belum pernah bertemu dengan Tim Transisi Jokowi-JK ataupun mengusulkan adanya peleburan tersebut.

Kuntoro menilai selama ini UKP4 bertanggung jawab langsung kepada presiden dan hal itu berjalan cukup baik. "Selama ini bagus, jalan terus," ucap dia.


UKP4 merupakan lembaga non-kementerian yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Jokowi ingin meleburnya sehingga lembaga itu berada di bawah kepala staf kantor presiden.

"Di Kantor Kepresidenan nanti hanya ada sekretaris negara, sekretaris kabinet, dan nanti kepala staf kantor presiden. UKP4 nanti akan ada di dalam kepala staf itu," ujar Jokowi di Balaikota Jakarta, Rabu (17/9/2014).

Gubernur DKI Jakarta tersebut mengungkapkan alasannya merombak struktur internal kantor presiden lantaran susunan yang ada saat ini dinilainya masih gemuk. "Ya, perubahan memang harus dimulai dari kami dulu. Kalau memang struktur yang sekarang gemuk, ya bisa dirampingkan," kata Jokowi.

Meski bertanggung jawab langsung kepada presiden, UKP4 tetap bekerja sama dengan wakil presiden dan berkoordinasi serta memperoleh informasi dan dukungan teknis dari kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah, serta pihak lain yang terkait. Organ UKP4 hanya terdiri dari kepala, enam deputi, serta beberapa tenaga profesional yang terdiri dari asisten ahli, asisten, asisten muda, dan tenaga terampil.

Kepala UKP4 dan deputi yang diusulkan kepala UKP4 diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Dalam menjalankan tugas dan fungsi penanganan masalah tertentu, kepala UKP4 dapat membentuk tim khusus dan gugus tugas, semua tenaga profesional, tim khusus, dan gugus tugas.

Lembaga tersebut dibentuk pada 8 Desember 2009 sebagai bentuk penerapan pelaksanaan visi misi SBY-Boediono 2010-2014. UKP4 bertugas membantu presiden dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan sehingga mencapai sasaran pembangunan nasional dengan penyelesaian penuh.

UKP4 juga berfungsi melakukan kajian cepat terhadap hal-hal yang dinilai strategis dan berpotensi menghambat atau berpeluang mempercepat proses tata kelola pemerintahan, kemudian mengusulkan kepada presiden atau wapres untuk menyikapinya.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorLaksono Hari Wiwoho
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Diperiksa Riza Kasus BLBI, Rizal Ramli Dikonfirmasi soal Misrepresentasi

Diperiksa Riza Kasus BLBI, Rizal Ramli Dikonfirmasi soal Misrepresentasi

Nasional
Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Nasional
Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Nasional
Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Nasional
Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Nasional
Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Nasional
Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Nasional
Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Nasional
Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Nasional
Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Nasional
Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Nasional
Wiranto Gelar Rapat Terbatas Tingkat Menteri, Bahas Situasi Politik dan Keamanan

Wiranto Gelar Rapat Terbatas Tingkat Menteri, Bahas Situasi Politik dan Keamanan

Nasional
Close Ads X