Kuntoro Mangkusubroto Dukung Jokowi Leburkan UKP4

Kompas.com - 18/09/2014, 16:54 WIB
Kuntoro Mangkusubroto
KOMPAS/Lucky PransiskaKuntoro Mangkusubroto
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto mendukung rencana presiden terpilih Joko Widodo untuk melebur UKP4. Menurut dia, hal tersebut menjadi kewenangan pemerintahan selanjutnya.

"Saya kira (dilebur) baik saja," ujar Kuntoro di Istana Wakil Presiden, Kamis (18/9/2014).

Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) era pemerintahan Presiden BJ Habibie itu belum mengetahui akan seperti apa peleburan yang akan dilakukan Jokowi. Dia mengaku belum pernah bertemu dengan Tim Transisi Jokowi-JK ataupun mengusulkan adanya peleburan tersebut.

Kuntoro menilai selama ini UKP4 bertanggung jawab langsung kepada presiden dan hal itu berjalan cukup baik. "Selama ini bagus, jalan terus," ucap dia.

UKP4 merupakan lembaga non-kementerian yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Jokowi ingin meleburnya sehingga lembaga itu berada di bawah kepala staf kantor presiden.

"Di Kantor Kepresidenan nanti hanya ada sekretaris negara, sekretaris kabinet, dan nanti kepala staf kantor presiden. UKP4 nanti akan ada di dalam kepala staf itu," ujar Jokowi di Balaikota Jakarta, Rabu (17/9/2014).

Gubernur DKI Jakarta tersebut mengungkapkan alasannya merombak struktur internal kantor presiden lantaran susunan yang ada saat ini dinilainya masih gemuk. "Ya, perubahan memang harus dimulai dari kami dulu. Kalau memang struktur yang sekarang gemuk, ya bisa dirampingkan," kata Jokowi.

Meski bertanggung jawab langsung kepada presiden, UKP4 tetap bekerja sama dengan wakil presiden dan berkoordinasi serta memperoleh informasi dan dukungan teknis dari kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah, serta pihak lain yang terkait. Organ UKP4 hanya terdiri dari kepala, enam deputi, serta beberapa tenaga profesional yang terdiri dari asisten ahli, asisten, asisten muda, dan tenaga terampil.

Kepala UKP4 dan deputi yang diusulkan kepala UKP4 diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Dalam menjalankan tugas dan fungsi penanganan masalah tertentu, kepala UKP4 dapat membentuk tim khusus dan gugus tugas, semua tenaga profesional, tim khusus, dan gugus tugas.

Lembaga tersebut dibentuk pada 8 Desember 2009 sebagai bentuk penerapan pelaksanaan visi misi SBY-Boediono 2010-2014. UKP4 bertugas membantu presiden dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan sehingga mencapai sasaran pembangunan nasional dengan penyelesaian penuh.

UKP4 juga berfungsi melakukan kajian cepat terhadap hal-hal yang dinilai strategis dan berpotensi menghambat atau berpeluang mempercepat proses tata kelola pemerintahan, kemudian mengusulkan kepada presiden atau wapres untuk menyikapinya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas Perempuan Protes Candaan Mahfud MD yang Samakan Virus Corona dengan Istri

Komnas Perempuan Protes Candaan Mahfud MD yang Samakan Virus Corona dengan Istri

Nasional
Pemerintah: New Normal Bukan Berarti Kembali seperti Sebelum Adanya Pandemi Covid-19

Pemerintah: New Normal Bukan Berarti Kembali seperti Sebelum Adanya Pandemi Covid-19

Nasional
Multitafsir soal Operasional Ojek di Masa Pandemi, Mendagri Revisi Keputusannya

Multitafsir soal Operasional Ojek di Masa Pandemi, Mendagri Revisi Keputusannya

Nasional
Berkapasitas 360 Pasien, RS Covid Pulau Galang Saat Ini Rawat 36 Orang

Berkapasitas 360 Pasien, RS Covid Pulau Galang Saat Ini Rawat 36 Orang

Nasional
1.382 Bencana Terjadi di Indonesia hingga Akhir Mei, Belum Termasuk Covid-19

1.382 Bencana Terjadi di Indonesia hingga Akhir Mei, Belum Termasuk Covid-19

Nasional
Sebelum Terapkan New Normal, Suatu Daerah Wajib Lakukan Sosialisasi hingga Simulasi

Sebelum Terapkan New Normal, Suatu Daerah Wajib Lakukan Sosialisasi hingga Simulasi

Nasional
Ini 5 Provinsi dengan Kenaikan Kasus Harian Covid-19 Terbanyak pada 31 Mei

Ini 5 Provinsi dengan Kenaikan Kasus Harian Covid-19 Terbanyak pada 31 Mei

Nasional
Aspek Ini yang Jadi Pertimbangan Pemerintah Sebelum Terapkan New Normal

Aspek Ini yang Jadi Pertimbangan Pemerintah Sebelum Terapkan New Normal

Nasional
Hingga 31 Mei, Jumlah ODP 49.936 Orang dan PDP 12.913 Orang

Hingga 31 Mei, Jumlah ODP 49.936 Orang dan PDP 12.913 Orang

Nasional
Pemerintah: New Normal Tidak Mungkin Dilakukan Serempak

Pemerintah: New Normal Tidak Mungkin Dilakukan Serempak

Nasional
Bertambah 11.470, Total 323.376 Spesimen Covid-19 Telah Diperiksa Hingga 31 Mei 2020

Bertambah 11.470, Total 323.376 Spesimen Covid-19 Telah Diperiksa Hingga 31 Mei 2020

Nasional
UPDATE: Sebaran 700 Kasus Baru Covid-19 pada 31 Mei

UPDATE: Sebaran 700 Kasus Baru Covid-19 pada 31 Mei

Nasional
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI

Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI

Nasional
UPDATE: Kasus Kematian akibat Covid-19 Menjadi 1.613 Orang, Bertambah 40 Orang

UPDATE: Kasus Kematian akibat Covid-19 Menjadi 1.613 Orang, Bertambah 40 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 293 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 7.308 Orang

UPDATE: Tambah 293 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 7.308 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X