Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Yang Namanya Bagi-bagi Kursi, Belum Berangkat Sudah Diberikan

Kompas.com - 16/09/2014, 22:58 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko Widodo membantah komposisi 16 kursi menteri yang akan diisi oleh profesional dengan latar belakang partai politik merupakan bagian dari bagi-bagi jatah dan kekuasaan. Menurut dia, sejak awal, tak ada yang dijanjikan pada partai-partai pendukung Jokowi-Jusuf Kalla.

"Yang namanya bagi-bagi kursi itu belum berangkat sudah diberikan. Hei kamu, kalau ikut saya beri tiga, kalau ikut saya beri empat, lalu saya beri menteri utama," ujar Jokowi, yang masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, di Balaikota, Jakarta, Selasa (16/9/2014).

Jokowi mengatakan, yang dilakukannya tidak hanya melakukan kajian terhadap postur kabinet, tetapi juga melakukan kajian terlebih pada komposisi menteri. Salah satu yang dikaji, kata Jokowi, apakah butuh dukungan dari partai politik atau tidak untuk memastikan pemerintahan berjalan stabil. Hasilnya, pemerintah tetap membutuhkan dukungan partai politik.

"Sekarang bedanya kan saya punya kalkulasi terlebih dulu. Kalau sudah begitu, kamu mau setor seratus menteri ndak apa-apa, mau setor 50 ndak apa-apa. Silakan," kata dia.

Jokowi yakin keputusannya mengalokasikan 16 menteri dari partai politik tetap berorientasi pada merealisasikan janji-janji kampanyenya.

Sebelumnya diberitakan, komitmen Jokowi untuk tidak bagi-bagi kursi dalam kabinet mendatang dipertanyakan setelah ia menyebut 16 dari 34 kementetian di kabinetnya akan diisi oleh sosok yang berasal dari partai politik, sementara 18 kementerian akan dijabat dari kalangan profesional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com