Sekjen PDI-P Minta Menteri Tidak Jadi Pembantu Partai

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo meminta agar politisi yang ditunjuk menjadi menteri tidak terbelenggu oleh kepentingan partai politik. Hal itu supaya menteri dari kalangan partai politik dapat bekerja secara efektif.

"(Menteri) jangan menjadi pembantu partai," ujar Tjahjo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/2014).

Tjahjo mengatakan, para pimpinan partai akan dilihat rekam jejaknya terlebih dahulu sebelum ditunjuk untuk menjadi menteri. Para pimpinan partai juga akan dilihat kompetensinya untuk menentukan posisi menteri yang sesuai. "Lihat track record (dulu) dan cocok dengan bidang apa," ucap Tjahjo.

Sebelumnya, Deputi Tim Transisi Eko Putro Sandjojo mengatakan, jumlah profesional berlatar belakang partai politik yang akan mengisi kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla merupakan usulan pribadi Jokowi. Pada pengumuman postur dan jumlah kementerian di kabinet Jokowi-JK, Senin (15/9/2014) petang, Jokowi menyebutkan, ada 34 kementerian di kabinetnya yang akan diisi oleh 18 orang profesional non-partai serta 16 orang profesional berlatar belakang partai politik.

"Saya tidak tahu (alasannya apa), itu hitung-hitungannya Pak Jokowi," kata Eko seusai pertemuan dengan Jokowi-JK di Kantor Transisi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2014) malam.

Komposisi menteri itu merupakan usulan Jokowi dan telah disetujui oleh Jusuf Kalla dan Tim Transisi.