Gamawan Diminta untuk Tak Lupa Diri sebagai Produk Pilkada Langsung

Kompas.com - 09/09/2014, 18:43 WIB
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi Kompas.com/SABRINA ASRILMenteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi
Penulis Febrian
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Indonesia Corruption Watch, Donal Faritz, meminta kepada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk tidak lupa diri sebagai tokoh yang lahir dari proses pilkada langsung. Untuk itu, Donal meminta supaya Gamawan mendukung agar pelaksanaan pilkada tetap dilakukan dengan mekanisme langsung oleh rakyat.

"Menteri Dalam Negeri jangan lupa sejarah bahwa ia terpilih jadi Gubernur Sumatera Barat karena mekanisme langsung. Kalau tidak, ia akan sulit kalahkan kekuatan partai yang menguasai suara di Sumbar," kata Donal pada sebuah diskusi di kawasan Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2014).

Donal menuntut agar Gamawan peduli terhadap kisruh penetapan RUU Pilkada yang berisi aturan mekanisme pelaksanaan pilkada akan dilakukan oleh DPRD. Sebagai orang yang dua kali menang dalam pilgub dengan mekanisme langsung, menurut Donal, seharusnya Gamawan paham bahwa pilkada oleh DPRD akan mengikis hak politik rakyat untuk menentukan pemimpin yang berkompeten.

"Dulu Gamawan hanya didukung oleh PDI Perjuangan dan Partai Bulan Bintang. Kalau tidak dengan mekanisme langsung, tidak mungkin Gamawan bisa mengalahkan kekuatan politik dari Golkar yang mengusung Jeffry Geovani ataupun Leonardy Harmaini," ucap Donal.

Untuk itu, Donal meminta agar Gamawan tidak mendukung pengesahan RUU Pilkada untuk pelaksanaan pilkada oleh DPRD.

Beberapa waktu lalu Gamawan sempat mengatakan bahwa dirinya atas nama pemerintah menginginkan agar RUU Pilkada segera disahkan menjadi undang-undang (UU) pada September ini. Menurut Gamawan, jika RUU tentang Pilkada disetujui, keberadaan UU ini akan melengkapi dua UU yag diusulkan Kemendagri ke Dewan, yakni UU tentang Desa dan UU Pemerintah Daerah (Pemda).

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Nasional
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X