Kompas.com - 08/09/2014, 11:41 WIB
Ilustrasi pemungutan suara. KOMPAS / WAWAN H PRABOWOIlustrasi pemungutan suara.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
– Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago berpendapat, sikap koalisi Merah Putih yang sepakat pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD merupakan bentuk kemunduran sistem demokrasi. Partisipasi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam memilih kepala daerahnya bakal hilang.

“Niat mengembalikan pemilihan gubernur kepada DPRD menandakan inkonsistensi yang tidak teguh pada prinsip dan sistem demokrasi yang telah disepakati dan ditetapkan,” kata Pangi kepada Kompas.com, Senin (8/9/2014).

Pangi menuturkan, apabila kepala daerah dipilih oleh DPRD, dikhawatirkan perhatian kepala daerah akan berkurang kepada masyarakat. Pasalnya, kepala daerah akan lebih mementingkan membangun ikatan dengan parpol di DPRD daripada membangun hubungan positif dengan masyarakat.

Selain itu, pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan memperkuat peluang permainan politik uang dan transaksi politik. Hal tersebut, kata dia, telah dibuktikan ketika rezim Orde Baru berkuasa di Indonesia, di mana politik uang berlangsung di tataran DPRD.

“Terlihat secara jelas betapa tidak konsistennya kita membangun sistem politik, maju mundur, sekarang ingin dikembalikan ke DPRD, besok menginginkan kembali lagi dipilih rakyat, plin plan alias enggak matang dalam menjalankan sistem politik,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika RUU tersebut disahkan, maka PDI Perjuangan dan mitra koalisi pengusung Joko Widodo-Jusuf Kalla patut khawatir. Pasalnya, bisa saja kepala daerah nantinya dikuasai partai yang tergabung di dalam Koalisi Merah Putih.

Sikap parpol koalisi Merah Putih berubah pascapemilu presiden. Berdasarkan catatan Kompas, pada pembahasan Mei 2014, tidak ada fraksi di DPR yang memilih mekanisme pemilihan gubernur oleh DPR. Namun, sikap parpol Koalisi Merah Putih lalu berubah setelah putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil Pilpres.

Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PPP, dan Partai Demokrat memilih mekanisme pemilihan gubernur oleh DPRD.

Begitu pula pemilihan bupati/wali kota. Awalnya, hanya Demokrat dan PKB yang memilih mekanisme dipilih oleh DPRD pada pembahasan Mei 2014. Sikap fraksi lalu berubah pada September 2014. Partai Golkar, PAN, PPP, Gerindra, dan Demokrat juga memilih mekanisme kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenlu Belum Dapat Pastikan Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar Ke Jakarta

Kemenlu Belum Dapat Pastikan Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar Ke Jakarta

Nasional
ICJR: UU ITE Tidak Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender

ICJR: UU ITE Tidak Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender

Nasional
Muhadjir Akui Pemerintah Teledor Saat Awal Pandemi Covid-19

Muhadjir Akui Pemerintah Teledor Saat Awal Pandemi Covid-19

Nasional
Menko PMK Sebut Pemerintah Koreksi Zonasi Warna Penanda Risiko Covid-19

Menko PMK Sebut Pemerintah Koreksi Zonasi Warna Penanda Risiko Covid-19

Nasional
Begini Nasib Uji Klinis Vaksin Nusantara Usai Muncul Nota Kesepahaman KSAD, Menkes, dan BPOM

Begini Nasib Uji Klinis Vaksin Nusantara Usai Muncul Nota Kesepahaman KSAD, Menkes, dan BPOM

Nasional
Hari Ini dalam Sejarah, Saat Soeharto Resmikan Pembukaan TMII

Hari Ini dalam Sejarah, Saat Soeharto Resmikan Pembukaan TMII

Nasional
Menko PMK Ungkap PPKM adalah Strategi Baru Pemerintah Tangani Covid-19

Menko PMK Ungkap PPKM adalah Strategi Baru Pemerintah Tangani Covid-19

Nasional
Sebut Indonesia Dililit Hutang, Dimyati: RUU Perampasan Aset Perlu Jadi Prioritas

Sebut Indonesia Dililit Hutang, Dimyati: RUU Perampasan Aset Perlu Jadi Prioritas

Nasional
Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

Nasional
Menteri PAN RB Jamin Kerahasiaan dan Keamanan Soal Seleksi CASN 2021

Menteri PAN RB Jamin Kerahasiaan dan Keamanan Soal Seleksi CASN 2021

Nasional
Serahkan Soal Tes Calon ASN ke Menpan RB, Nadiem Komitmen Bantu Rekrut Smart ASN

Serahkan Soal Tes Calon ASN ke Menpan RB, Nadiem Komitmen Bantu Rekrut Smart ASN

Nasional
Kemkominfo: Konten Jozeph Paul Zhang Langgar UU ITE

Kemkominfo: Konten Jozeph Paul Zhang Langgar UU ITE

Nasional
Moeldoko: Soal Reshuffle yang Tahu Hanya Presiden

Moeldoko: Soal Reshuffle yang Tahu Hanya Presiden

Nasional
Pemerintah Perkirakan 13 Persen dari 80 Juta Pemudik Nekat Mudik Meski Dilarang

Pemerintah Perkirakan 13 Persen dari 80 Juta Pemudik Nekat Mudik Meski Dilarang

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Tak Ingin Lebaran 2021 Jadi Pemicu Utama Naiknya Kasus Covid-19

Menko PMK: Pemerintah Tak Ingin Lebaran 2021 Jadi Pemicu Utama Naiknya Kasus Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X