Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Usulkan Kementerian Keuangan dan Bappenas Digabung

Kompas.com - 03/09/2014, 16:51 WIB
Meidella Syahni

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar mengatakan, partainya mengusulkan beberapa hal untuk pemerintahan baru Jokowi-Jusuf Kalla. Usulan yang dituangkan dalam "Green Book" itu mulai dari kementerian khusus untuk Papua, penggabungan lembaga negara, hingga opsi untuk Hari Santri Nasional.

"Green Book yang kita berikan kepada Jokowi terus kita perdalam dan perbaiki. Minggu depan kita akan diskusi dengan pakar lagi," kata Marwan di ruang Fraksi PKB di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2014).

Salah satu usulan yang menyangkut arsitektur kabinet adalah pembentukan kementerian percepatan pengembangan Papua. Usulan ini muncul, kata Marwan, mengingat lembaga negara untuk percepatan pembangunan untuk Indonesia timur tidak maksimal. Sementara itu, dana otonomi khusus yang diberikan untuk Papua sangat besar, mencapai Rp 8 triliun.

"Kementerian UKM saja dananya hanya Rp 1 triliun, sementara otsus Rp 8 triliun. Kalau dikelola dengan baik dalam sebuah kementerian, masyarakat Papua akan lebih sejahtera," ungkap Marwan.

Selain kementerian khusus Papua, PKB juga mengusulkan penggabungan antara Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) dengan Kementerian Keuangan. PKB menilai, selama ini perencanaan pembangunan dan keuangan berjalan sendiri-sendiri.

"Jadi, sebaiknya anggaran dan perencanaan jadi satu. Kalau sekarang maunya apa ya jalan sendiri-sendiri," ujar dia.

Marwan mengkritik dengan tidak disatukannya Bapenas dan Kemenkeu tidak ada karya monumental yang dilahirkan pada masa pemerintahan SBY.

"Hampir 10 tahun waduk saja belum ada," kata dia.

Khusus untuk Ditjen Pajak dan Bea Cukai, PKB mengusulkan agar dibentuk lembaga penerimaan negara yang berada langsung di bawah presiden. Terkait usulan Hari Santri Nasional yang pernah dijanjikan Jokowi, PKB memberikan dua opsi. Pertama, menetapkan 1 Muharam sebagai Hari Santri Nasional seperti yang diusulkan sebelumnya atau menjadikan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Tanggal 22 Oktober, menurut PKB, merupakan hari bersejarah sebagai hari lahirnya revolusi jihad Nahdlatul Ulama (NU).

"Ini wacana yang ditemukan oleh muktamirin (peserta muktamar). Akan kami tambahkan ke dalam Green Book," ungkap Marwan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Setelah Bertemu Jokowi, Sekjen OECD Akan Temui Prabowo

Setelah Bertemu Jokowi, Sekjen OECD Akan Temui Prabowo

Nasional
PKS Pecat Caleg di Aceh yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba

PKS Pecat Caleg di Aceh yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba

Nasional
Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

Nasional
4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

Nasional
DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

Nasional
Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

Nasional
Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

Nasional
Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

Nasional
Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Nasional
Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Nasional
Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Nasional
Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Nasional
Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com