Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Disarankan "Nyapres" Lagi Tahun 2019

Kompas.com - 29/08/2014, 22:42 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Persatuan Gereja Indonesia Andreas A Yewangoe menyayangkan sikap kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang menggunakan berbagai cara untuk menggugat Pemilu Presiden 2014. Ia mengatakan, jika masih mempunyai keinginan kuat untuk menjadi orang nomor satu di negeri ini, Prabowo disarankan kembali maju dalam pemilu presiden pada 2019.

"Kita kan ada pemilihan setelah lima tahun. Kalau Prabowo memang kepengen sekali jadi presiden, nyapres lagi saja 5 tahun lagi," kata Yewangoe di Jakarta, Jumat (29/8/2014) malam.

Jika Prabowo tak bisa lagi mengikuti kontes pemilu presiden lima tahun mendatang, menurut Yewangoe, mantan Danjen Kopassus itu nantinya bisa diwakili oleh kader lain di Partai Gerindra. Ideologi dan gagasan Prabowo untuk Indonesia nantinya bisa dijalankan oleh perwakilan yang lain.

"Dalam partai, ada ideologi besarnya yang akan dibawa. Tunggu lima tahun, itulah demokrasi," ujarnya.

Sebagai langkah politik, saat ini partai di parlemen yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo-Hatta terus menggodok pembentukan panitia khusus pilpres. Upaya hukum juga kembali dilakukan dengan menggugat hasil pemilu ke Mahkamah Agung, setelah sebelumnya upaya mereka kandas di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Mahkamah Konstitusi, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

"Kita kaget, kok sepertinya enggak habis-habis. Sekarang mau ini lagi, mau itu lagi. Kapan selesainya? Kapan tenangnya bangsa ini?" kata Yewangoe.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kenakan Pakaian Serba Hitam, Sandra Dewi Penuhi Panggilan Kejagung

Kenakan Pakaian Serba Hitam, Sandra Dewi Penuhi Panggilan Kejagung

Nasional
Revisi UU MK Disetujui Pemerintah, Mahfud MD: Sekarang Saya Tak Bisa Halangi Siapa-siapa

Revisi UU MK Disetujui Pemerintah, Mahfud MD: Sekarang Saya Tak Bisa Halangi Siapa-siapa

Nasional
BNPB Kaji Rencana Relokasi Rumah Warga Dekat Sungai dari Gunung Marapi

BNPB Kaji Rencana Relokasi Rumah Warga Dekat Sungai dari Gunung Marapi

Nasional
Gelar Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari 2024, Kementerian KP Usung Tema 25 Tahun Transformasi Kelautan dan Perikanan

Gelar Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari 2024, Kementerian KP Usung Tema 25 Tahun Transformasi Kelautan dan Perikanan

Nasional
KPK Duga SYL Jalan-jalan ke Luar Negeri, tetapi Dibuat Seolah Dinas

KPK Duga SYL Jalan-jalan ke Luar Negeri, tetapi Dibuat Seolah Dinas

Nasional
Putusan MK 2011 Jadi Alasan, Revisi UU Kementerian Negara Dinilai Bakal Temui Persoalan

Putusan MK 2011 Jadi Alasan, Revisi UU Kementerian Negara Dinilai Bakal Temui Persoalan

Nasional
Tolak Revisi UU MK, Mahfud: Bisa Ganggu Independensi Hakim

Tolak Revisi UU MK, Mahfud: Bisa Ganggu Independensi Hakim

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Muluskan Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo-Gibran

Revisi UU Kementerian Negara Muluskan Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo-Gibran

Nasional
Korban Banjir Bandang Sumbar hingga 15 Mei: 58 Orang Meninggal Dunia, 35 Warga Hilang

Korban Banjir Bandang Sumbar hingga 15 Mei: 58 Orang Meninggal Dunia, 35 Warga Hilang

Nasional
Kemenkominfo Akan Gratiskan Pengujian Perangkat di IDTH bagi UMKM dan Startup Digital

Kemenkominfo Akan Gratiskan Pengujian Perangkat di IDTH bagi UMKM dan Startup Digital

Nasional
Kongkalikong Oknum BPK Muluskan Proyek 'Food Estate' dalam Kasus SYL, Tol MBZ, dan BTS 4G

Kongkalikong Oknum BPK Muluskan Proyek "Food Estate" dalam Kasus SYL, Tol MBZ, dan BTS 4G

Nasional
Di IPA 2024, Dirut Pertamina Beberkan Strategi Jaga Ketahanan Energi dan Kelestarian Lingkungan

Di IPA 2024, Dirut Pertamina Beberkan Strategi Jaga Ketahanan Energi dan Kelestarian Lingkungan

Nasional
Caleg Nasdem Peraih Suara Terbanyak di Sultra Tina Nur Alam Mundur, Ini Kata Sekjen

Caleg Nasdem Peraih Suara Terbanyak di Sultra Tina Nur Alam Mundur, Ini Kata Sekjen

Nasional
Sandra Dewi Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Suaminya

Sandra Dewi Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Suaminya

Nasional
Ramai soal Biaya UKT, Muhadjir: Jangan Tiba-tiba Naik, Terlalu Sembrono

Ramai soal Biaya UKT, Muhadjir: Jangan Tiba-tiba Naik, Terlalu Sembrono

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com