CT: Tak Ada yang Melimpahkan Beban BBM ke Pemerintahan Jokowi-JK

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung (CT) kembali menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam masa akhir jabatannya.

"Beban rakyat sudah cukup berat, oleh karenanya pemerintah juga mengambil sikap untuk tidak lagi menambah beban rakyat," kata CT di Padang, Kamis (28/8/2014), seperti dikutip situs Sekretariat Kabinet.

Ia mengingatkan, pemerintahan Presiden SBY sudah menaikkan harga BBM pada 2013 lalu. Sementara tahun ini, pemerintah juga telah menaikkan tarif dasar listrik, dan sebentar lagi Pertamina dengan persetujuan DPR juga akan menaikkan harga elpiji 12 kilogram.

CT meyakini, keputusan pemerintah yang tidak menaikkan harga BBM bersubsidi itu tidak akan memberikan beban kepada pemerintahan mendatang Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla.

"Tidak ada yang melimpahkan beban ke pemerintahan baru karena memang APBN-P yang telah disepakati oleh DPR untuk tahun 2014 itu tidak ada asumsi kenaikan BBM," ujar CT.

Menurut dia, semua beban harus ditanggung pemerintah masing-masing pada zamannya masing-masing.

"Pemerintahan yang akan datang tidak boleh memberikan beban ke pemerintahan sekarang, pemerintah sekarang juga tidak boleh memberikan beban ke pemerintahan yang akan datang," kata dia.

Selain itu, menurut CT, pembatasan penjualan BBM bersubsidi yang telah dilakukan pemerintah dalam beberapa waktu terakhir akan tetap dilakukan agar sedapat mungkin kuota 46 juta kiloliter yang sudah ditetapkan dalam APBN Perubahan 2014 tetap bisa terjaga.

"Di Jakarta Pusat, BBM bersubsidi tidak dijual, kalau mau beli BBM bersubsidi, bisa mencari di luar Jakarta Pusat. Begitu juga di jalan tol, sebelum masuk jalan tol harus mengisi dulu (di luar tol). Jadi tidak ada dampak ekonominya sama sekali,” pungkas CT.

Jokowi siap menaikkan harga BBM bersubsidi nantinya meskipun kebijakan tersebut dianggap tidak populer oleh masyarakat. Bagi Jokowi, yang terpenting, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi itu disertai pengalihan anggaran untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Adapun JK berpendapat, kenaikan harga BBM seharusnya sudah dilakukan, karena kelangkaan BBM sudah menjalar kemana-mana. (baca: JK: Soal Kenaikan Harga BBM, Besok Juga Oke)