Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: 71 Persen Publik Yakin Jokowi-JK Akan Bawa Indonesia Lebih Baik

Kompas.com - 28/08/2014, 13:55 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Survei terakhir Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan harapan publik cukup tinggi terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sebanyak 71,73 persen responden mengaku yakin Indonesia akan lebih baik setelah Jokowi-JK dilantik pada 20 Oktober mendatang.

"Hanya 14,11 persen yang tidak yakin, sementara yang menjawab tidak tahu 14,16 persen," kata peneliti LSI Rully Akbar saat merilis hasil survei di Kantor LSI, Jakarta Timur, Kamis (28/8/2014) siang.

Harapan publik ini, kata Rully, cukup tinggi jika dibandingkan dengan hasil perolehan suara Jokowi-JK pada Pemilu Presiden lalu. Saat itu, pasangan nomor urut 2 itu hanya mendapatkan suara 53,15 persen.

"Sekarang mereka mendapatkan 71,73 persen, artinya harapan publik bertambah besar. Pemilih Prabowo-Hatta pun mengalihkan dukungannya ke Jokowi-JK," ujar Rully.

Bahkan, harapan publik terhadap Jokowi-JK ini juga lebih besar dari harapan publik terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono pada 2009 lalu. Survei LSI saat itu menunjukkan SBY-Boediono hanya mendapat harapan publik sebesar 68,50 persen.

Rully menyarankan Jokowi-JK untuk bekerja sebaik-baiknya mulai dari sekarang agar tak mengecewakan rakyat. Jika tidak, maka harapan publik yang tinggi justru akan menjadi buah simalakama.

Survei ini dilakukan pada 24-26 Agustus 2014. Jumlah responden sebanyak 1200 orang dengan metode multistage random sampling. Margin of error kurang lebih 2,9 persen. Survei dibiayai sendiri oleh LSI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com