Kompas.com - 26/08/2014, 13:40 WIB
Panglima TNI Jenderal Moeldoko Kompas.com/SABRINA ASRILPanglima TNI Jenderal Moeldoko
EditorLaksono Hari Wiwoho


Oleh: Dedi Haryadi

KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Moeldoko mendeklarasikan dan menandatangani inisiatif pembentukan zona integritas dan zona wilayah bebas korupsi di lingkungan TNI (Kompas, 12/8/2014).

Dua pertanyaan segera mengemuka. Pertama, kalau sudah merasa tidak ada korupsi di tubuh TNI, seperti yang diklaim sendiri oleh Panglima TNI, mengapa repot-repot ikut deklarasi dan penandatanganan zona integritas (ZI) dan zona wilayah bebas korupsi (WBK)?

Kedua, deklarasi dan penandatanganan ZI dan WBK ini seriuskah atau sekadar formalitas memenuhi latah? Pertanyaan kedua dipicu oleh pengalaman, ada banyak deklarasi (internasional dan nasional) yang kemudian mangkrak dan hanya menghasilkan bangkai deklarasi. Artinya, deklarasi itu tak diikuti aksi lanjutan sehingga tidak implementatif, apalagi menghasilkan dampak positif.

Prevalensi korupsi di tubuh TNI

Betulkah tak ada korupsi di tubuh TNI? Kalau melihat data prevalensi korupsi di tubuh TNI mungkin benar. Dalam 10 tahun terakhir hanya ada satu kasus korupsi yang mengemuka dan menjadi perhatian publik. Bandingkan, misalnya, dengan kasus korupsi yang terjadi di tubuh dan melibatkan anggota parlemen, kejaksaan, kehakiman, kepolisian, kementerian, dan lain-lain. Ada satu kasus korupsi di tubuh TNI yang menyedot perhatian publik, yaitu kasus korupsi yang melibatkan Djaja Suparman. Kasus ini diselesaikan dengan baik oleh oditur dan mahkamah militer. Djaja terbukti bersalah melepas aset TNI berupa lahan untuk kepentingan pribadi. Ia kemudian divonis empat tahun penjara.

Penyelesaian kasus ini memberikan kesan kepada publik bahwa TNI tidak melakukan pembiaran terhadap kasus korupsi yang terjadi dalam organisasinya. TNI justru proaktif menyelesaikan kasus ini secara hukum. Sekalipun begitu, langkah proaktif ini tidak membungkam kepenasaran: apakah memang ini satu-satunya kasus korupsi yang terjadi di tubuh TNI? Mengapa hanya kasus Djaja yang diperkarakan? Mungkin ia jalan sendirian. Kalau korupsinya terstruktur, sistemik, dan masif, bisa jadi ceritanya akan lain.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kalau prevalensi korupsinya rendah, lalu apa yang menggerakkan Panglima TNI mengembangkan ZI dan WBK di tubuh TNI? Besar kemungkinan Moeldoko terpengaruh oleh  laporan hasil studi Transparency International (TI) tentang indeks korupsi militer yang dirilis Januari 2013 di Taiwan. Studi ini merupakan bagian dari kerja-kerja TI dan organisasi anti korupsi lainnya dalam mengadvokasikan terbentuknya rezim internasional baru, yaitu institusi militer, industri dan perdagangan senjata yang bersih dan bebas dari korupsi.

Studi ini membagi risiko korupsi ke dalam enam kategori: sangat rendah (Band A), rendah (Band B), moderat (Band C), tinggi (Band D), sangat tinggi (Band E), dan kritis (Band F). Risiko korupsi yang dianalisis mencakup lima jenis, yaitu risiko politik, risiko keuangan, risiko personalia, risiko operasional, serta risiko pengadaan barang dan jasa. Unit analisisnya negara. Ada  82 negara yang disurvei. Belanja militer  di 82 negara tersebut sekitar 84 persen dari total belanja militer dunia senilai 1,87 triliun dollar AS.

Menurut hasil studi tersebut, risiko korupsi di tubuh TNI tergolong sangat tinggi (Band E).  Dari sisi peringkat, risiko korupsi  militer kita pun masuk kategori (E), kedua terbawah. Risiko korupsi militer kita sekelas dengan Afganistan, Bahrain, Pantai Gading, Iran, Irak, Maroko, Nigeria, Oman, Filipina, Qatar, Arab Saudi, Sri Lanka, Tunisia, Uganda, Uzbekistan, Venezuela, dan Zimbabwe. Malaysia dan Singapura risiko korupsinya setingkat lebih baik daripada Indonesia (Band D). Australia dan Jerman  paling baik, risiko korupsinya sangat rendah (Band A). Kasus korupsi  yang melibatkan Djaja Suparman mengonfirmasi hasil studi ini bahwa memang risiko korupsi di tubuh TNI itu ada dan manifes.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kemenag 'Hadiah' untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

Soal Kemenag "Hadiah" untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

Nasional
Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol 'RFS'

Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol "RFS"

Nasional
Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Nasional
Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Nasional
Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan 'Human Error'

Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan "Human Error"

Nasional
Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Nasional
Tes PCR Akan Diberlakukan di Seluruh Moda Transportasi

Tes PCR Akan Diberlakukan di Seluruh Moda Transportasi

Nasional
Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

Nasional
Waketum: Kader Nasdem Tak Ada yang Genit di Kabinet, apalagi Ingin Maju Capres

Waketum: Kader Nasdem Tak Ada yang Genit di Kabinet, apalagi Ingin Maju Capres

Nasional
Nasdem Anggap Wajar Menteri-menteri Jokowi Masuk Bursa Capres

Nasdem Anggap Wajar Menteri-menteri Jokowi Masuk Bursa Capres

Nasional
Presiden Jokowi Akan Hadiri Sejumlah KTT ASEAN, G-20, hingga COP26

Presiden Jokowi Akan Hadiri Sejumlah KTT ASEAN, G-20, hingga COP26

Nasional
RI Terima 684.400 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

RI Terima 684.400 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

Nasional
Pengawasan Prokes di Lapangan Lemah, Luhut: Kita Jangan Membohongi Diri Sendiri

Pengawasan Prokes di Lapangan Lemah, Luhut: Kita Jangan Membohongi Diri Sendiri

Nasional
Geledah 4 Lokasi di Kuansing, KPK Amankan Dokumen Persetujuan Andi Putra untuk Perpanjangan HGU

Geledah 4 Lokasi di Kuansing, KPK Amankan Dokumen Persetujuan Andi Putra untuk Perpanjangan HGU

Nasional
Libur Natal dan Tahun Baru Sebentar Lagi, Luhut Minta Masyarakat Disiplin Terapkan Prokes

Libur Natal dan Tahun Baru Sebentar Lagi, Luhut Minta Masyarakat Disiplin Terapkan Prokes

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.