Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/08/2014, 03:41 WIB
Kontributor Bandung, Rio Kuswandi

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com - Calon presiden Prabowo Subianto mengatakan upayanya mengajukan sengketa hasil Pemilu Presiden bukan berarti dia tak bisa bersikap legawa. Meski demikian dia tak berencana mempersoalkan orang-orang yang menyebutnya tak legawa. Ini penjelasannya.

"Ada yang mengatakan bahwa Prabowo itu tidak legawa, katanya Prabowo tidak mau terima dengan keputusan KPU (Komisi Pemilihan Umum, red)," kata Prabowo saat berpidato di hadapan ribuan warga Jawa Barat di Gedung Sabuga, Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/8/2014) malam.

"Saya tidak mempermasalahkan soal (tudingan bahwa dia tak legawa) itu," lanjut Prabowo. Namun, ujar dia, upayanya mengajukan sengketa atas hasil pemilu presiden merupakan tanggung jawabnya terhadap rakyat yang sudah memilih dia dan Hatta Rajasa.

"(Upaya sengketa) ini merupakan tanggung jawab saya terhadap saudara-saudara sekalian, terhadap puluhan juta orang yang telah memilih saya. Bagaimana jadinya kalau saya begitu saja menerima keputusan ini?" papar Prabowo.

Apapun keputusan KPU, kata Prabowo, akan dia terima ketika proses pemilu memang dijalankan dengan jujur, baik, dan sebenar-benarnya. "Kalau pemilu ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, ya, jelas, saya juga akan menerima dengan legawa. Tapi, ini kan dalam pilpres kemarin masih banyak kecurangan," ujar dia.

"Yang sungguh menyakitkan hati dan membuat saya tidak menerima, manakala proses pemilihan umum dirusak, manakala penyelenggara pemilu ikut melindungi, ikut memungkinkan kecurangan yang begitu besar dan terang-terangan di hadapan rakyat Indonesia," tegas Prabowo.

Menurut Prabowo, kecurangan terjadi di berbagai provinsi. Bahkan, kata dia, di beberapa daerah ada yang sama sekali tak menggelar pemungutan suara tetapi semua surat suara sudah dicoblos. Kecurangan itu, imbuh dia, seolah menganggap rakyat Indonesia adalah bodok dan sudah diarahkan siapa pemimpin yang harus dipilihnya.

"Ibarat, mereka mengatakan, 'Hai rakyat Indonesia, kamu bodoh, kamu mending diem aja, saya yang menentukan kamu (rakyat) boleh dipimpin sama siapa'. Ini artinya kecurangan pemilu. Bahkan dengan tenang KPU itu membuka kotak suara setelah pemilu dinyatakan selesai," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com