Tren Korupsi Naik Lagi

Kepala Divisi Investigasi ICW Tama S Langkun menyebutkan, pada semester I-2013, jumlah kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi sebanyak 11 orang. Namun, pada semester I-2014, jumlahnya naik lebih dari dua kali lipat menjadi 25 orang.

Hal itu terjadi karena biaya politik transaksional cenderung semakin mahal. Kepala daerah tergoda korupsi untuk memenuhi kebutuhan dana politik demi ambisi kekuasaan.

Berdasarkan jenis sektornya, Tama menambahkan, praktik korupsi paling banyak terjadi di sektor infrastruktur.

Peneliti dari Indonesia Legal Roundtable, Erwin Natosmal Oemar, mengatakan, selama masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dilihat dari sisi kuantitas, pemberantasan korupsi sebenarnya berjalan cukup masif.

"Banyak kepala daerah dan menteri yang ditangkap dan dihukum," ujarnya.

Kendati demikian, menurut Erwin, pemerintah masih kurang optimal mendorong pemberantasan korupsi. Sebab, pemberantasan korupsi yang efektif sebenarnya hanya banyak dilakukan oleh KPK, bukan para penegak hukum yang berada di bawah kekuasaan presiden, seperti kejaksaan dan kepolisian. (FAJ)