"Nasib" Subsidi BBM Diserahkan ke Pemerintahan Baru

RAPBN 2015, kata Chairul, hanya bersifat dasar dan memberikan ruang cukup luas bagi pemerinatahan baru untuk mengubahnya, tak terkecuali soal kebijakan subsidi bahan bakar minyak.

“Soal subsidi sama, kami ikut baseline saja. Kewenangan bukan pada kami. Kalau kami nanti yang melakukan atau menghapuskan atau mengurangi, nanti pemerintah yang akan datang akan tersandera. Tidak baik. Jadi lebih baik mereka yang putuskan sendiri,” ujar Chairul di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/8/2014).

Chairul mengungkapkan RAPBN 2015 tetap memberikan subsidi BBM disesuaikan dengan harga minyak dunia. Namun, alokasi subsidi BBM itu, ulang dia, bersifat dasar. “Yang pasti kami tidak ingin sandera pemerintah akan datang. Kami akan berikan keleluasaan pemerintahan akan datang untuk ikut pembahasan karena mereka yang akan pakai APBN."

Pemilik Trans Corp yang juga pernah menjadi Ketua Ekonomi Nasional ini menjelaskan, Presiden SBY dalam hitungan hari sesudah Mahkamah Konstitusi memutuskan sengketa hasil Pemilu Presiden 2014, akan langsung bertemu dengan presiden terpilih. Salah satu agenda pertemuan tersebut, sebut Chairul, adalah masalah APBN 2015. “Termasuk penggantian BUMN-BUMN strategis pun beliau akan bicara,” kata dia.

Presiden SBY pada Jumat pagi akan menyampaikan pidato kenegaraan yang berlanjut pada siang harinya membacakan Nota Keuangan dan RAPBN 2015. RAPBN akan disahkan sebelum masa jabatan Presiden SBY selesai pada 20 Oktober 2014.

Pembahasan RAPBN 2015 menjadi perdebatan lantaran adanya keinginan dari kubu Jokowi agar pemerintahan SBY mengakomodir program-program prioritas Jokowi di dalamnya. Mereka berkeingan segera dapat menjalankan program-program prioritas tersebut begitu Jokowi dilantik menjadi presiden.