Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Klaim Sudah Punya Peta Afiliasi ISIS di Indonesia

Kompas.com - 14/08/2014, 18:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Sutarman mengatakan Polri sudah mempunyai peta tentang individu atau kelompok yang diduga berafiliasi dengan jaringan "Islamic State of Iraq and Syria" (ISIS).

"Orang-orang yang terafiliasi (dengan ISIS) selama ini adalah kelompok-kelompok garis keras yang selama ini ada di Indonesia, dan itu petanya sudah ada di Kepolisian, dan kami mengikuti terus," kata Sutarman di Jakarta, Kamis.

Kapolri juga mengatakan Polri sudah memetakan beberapa pihak masyarakat yang terpengaruh paham ISIS karena ketidaktahuan.

Untuk itu, kepolisian melakukan langkah pencegahan terhadap orang-orang yang hampir berafiliasi dengan kelompok radikal itu.

"Kami gunakan langkah-langkah pencegahan dengan mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak ikut serta atau mendukung kegiatan ISIS," ujarnya.

Sutarman menyampaikan polisi juga terus mengawasi dan bahkan menangkap beberapa terduga teroris yang mendukung tersangka terorisme jaringan Mujahidin Indonesia Timur Santoso, yang telah menyatakan diri melakukan baiat ke ISIS.

"Kami mengawasi dan menangkap orang-orang yang mendukung Santoso selama ini, dan Santoso sendiri sudah menyatakan berbaiat kepada ISIS. Oleh karena itu, orang-orang Santoso ini menjadi target kami dan akan kami kejar terus," katanya.

Ia menambahkan, kepolisian pun mempunyai catatan bahwa ada 56 orang WNI yang pergi ke Suriah, dan empat di antaranya meninggal dunia.

"Ada empat orang warga Indonesia yang meninggal di sana (Suriah), di daerah konflik. Ada yang meninggal karena bom bunuh diri," ujarnya.

Menurut dia, warga Indonesia itu ada yang pergi langsung ke Suriah dan Irak, dan ada yang masuk melalui negara-negara Timur Tengah lainnya.

"Hal itu berbahaya bagi Indonesia bila mereka kembali ke Tanah Air dan melakukan cara-cara kekerasan seperti di Suriah," tukasnya.

Oleh karena itu, kata dia, Polri meminta dukungan dari segenap komponen bangsa untuk bersama memerangi dan melakukan penegakan hukum terhadap kelompok-kelompok dengan paham radikalisme agar Indonesia tetap aman.

Sutarman pun menekankan bahwa pemerintah sudah menolak kehadiran dan paham ISIS karena dalam paham tersebut ada upaya mencapai tujuan dengan cara kekerasan.

"Penegakan hukum adalah benteng terakhir dalam menyelesaikan masalah, tetapi harus kami lakukan untuk mengamankan Indonesia dari tindak kekerasan yang dilakukan beberapa kelompok radikal," ujar Kapolri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 17 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kakorlantas Ungkap Penyebab Macet di GT Cikatama: Kendaraan Rusak dan Berhenti di Bahu Jalan

Kakorlantas Ungkap Penyebab Macet di GT Cikatama: Kendaraan Rusak dan Berhenti di Bahu Jalan

Nasional
Kakorlantas: Jangan Berhenti di Bahu Jalan Tol! Sebab Rawan Kecelakaan dan Bikin Macet

Kakorlantas: Jangan Berhenti di Bahu Jalan Tol! Sebab Rawan Kecelakaan dan Bikin Macet

Nasional
Pakar: Jika Israel Sudah Akui Kemerdekaan Palestina, Tak Ada Alasan Indonesia untuk...

Pakar: Jika Israel Sudah Akui Kemerdekaan Palestina, Tak Ada Alasan Indonesia untuk...

Nasional
Kakorlantas Ungkap Titik Rawan Kepadatan Saat Arus Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Ungkap Titik Rawan Kepadatan Saat Arus Balik Lebaran 2024

Nasional
Situasi Pelabuhan Bakauheni Landai, Kepadatan Diprediksi Terjadi Minggu Malam

Situasi Pelabuhan Bakauheni Landai, Kepadatan Diprediksi Terjadi Minggu Malam

Nasional
Lebaran di KBRI Paris, Risma Berbagi Cerita dan Promosikan Produk Lokal

Lebaran di KBRI Paris, Risma Berbagi Cerita dan Promosikan Produk Lokal

Nasional
Komisi Informasi Pusat Sebut KPU Harus Buka Data Kerja Sama Sirekap dengan Alibaba

Komisi Informasi Pusat Sebut KPU Harus Buka Data Kerja Sama Sirekap dengan Alibaba

Nasional
Mengadu ke Mensos, Penyandang Disabilitas Asal Bandung Dapat Layanan Fisioterapi Gratis

Mengadu ke Mensos, Penyandang Disabilitas Asal Bandung Dapat Layanan Fisioterapi Gratis

Nasional
Sempat Dihentikan, 'Contraflow' Dibuka Lagi di Km 72 hingga Km 47 Tol Cikampek

Sempat Dihentikan, "Contraflow" Dibuka Lagi di Km 72 hingga Km 47 Tol Cikampek

Nasional
Bukan Jokowi, Relawan Joman Sebut Hasto Jadi Penghambat Pertemuan Megawati-Prabowo

Bukan Jokowi, Relawan Joman Sebut Hasto Jadi Penghambat Pertemuan Megawati-Prabowo

Nasional
TKN: Tak Ada Permintaan Jokowi ke Prabowo untuk Jangan Berkomunikasi dengan Megawati

TKN: Tak Ada Permintaan Jokowi ke Prabowo untuk Jangan Berkomunikasi dengan Megawati

Nasional
Tunggu Putusan MK, PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana Bukan karena Jokowi

Tunggu Putusan MK, PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Belum Terlaksana Bukan karena Jokowi

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

TKN Sebut Jokowi Tak Jadi Penghambat Silaturahim Prabowo dengan Megawati

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Fokus Kaitkan Keterangan 4 Menteri di Sidang MK dengan Bukti Kecurangan

Kubu Anies-Muhaimin Fokus Kaitkan Keterangan 4 Menteri di Sidang MK dengan Bukti Kecurangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com