Janji Jangka Pendek Jadi "PR" Berat Jokowi-JK

Hamdi menjelaskan, janji di awal pemerintahan menjadi hal berat karena akan mendapat sorotan luar biasa dari masyarakat. Dia yakin, masyarakat tak akan mau menunggu lama untuk Jokowi-JK merealisasikan janji-janjinya.

"Jokowi punya janji jangka pendek, ini jadi PR (pekerjaan rumah) yang berat. Kalau tiga bulan pertama kepentingan publik tidak dijalankan maka publik akan kecewa," kata Hamdi, di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/8/2014).

Untuk memudahkan merealisasikannya, kata Hamdi, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Jokowi-JK wajib menginventarisir program Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam hal ini, keduanya dianggap telah mulai melakukannya, termasuk memelajari kebijakan anggaran Presiden SBY dengan bantuan tim transisi.

"Jokowi harus jadi tangan pertama penerima informasi dari pihak Presiden SBY. Dari situ akan ada pemikiran, ada bahan perbandingan," ujarnya.

Dengan begitu, Hamdi yakin Jokowi-JK dapat mengeksekusi dengan mudah program-programnya di awal pemerintah. Harapannya, kebijakan tersebut berpihak pada masyarakat yang sesuai dengan janji selama masa kampanye Pilpres 2014.

"Sehingga masyarakat tidak kehilangan kepercayaannya. Masyarakat ini sulit diajak menunggu lama, harus ada kebijakan yang berpihak pada masyarakat dalam jangka pendek," ucap Hamdi.

Ssetelah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum, Jokowi-JK, langsung membentuk tim transisi untuk membahas hal strategis. Pembentukan tim ini ditujukan juga untuk memuluskan transisi pemerintahan.

Tim ini bekerja memetakan masalah dan solusi yang harus dijalankan Jokowi-JK. Melalui belasan kelompok kerja yang ada di bawah tim transisi, Jokowi-JK akan dibantu melakukan inventarisir dan penentuan solusinya.

Tim transisi sempat menyatakan ada 16 pokja yang akan dibentuk. Dari jumlah itu, ada beberapa pokja yang masuk kategori prioritas, yakni pokja APBN, pokja kartu Indonesia sehat dan kartu Indonesia pintar, serta pokja nelayan dan petani.