Tim Transisi Jokowi-JK Harus Diawasi Agar Tak Jadi Tukang Transaksi Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dari Centre for Strategic of International Studies (CSIS) J Kristiadi menilai masyarakat harus mengawasi kerja tim transisi yang dibentuk presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut Kristiadi, tim transisi ini rawan disalahgunakan menjadi tim transaksi politik.

"Ini harus kita awasi supaya tim transisi jangan menjadi tukang transaksi politik. Ini enggak mudah karena transaksi sudah jalan sejak lama, dan sudah menjadi bagian dari sistem kekuasaan di Indonesia," kata Kristiadi, Sabtu (9/8/2014), di Jakarta.

Menurut dia, transaksi politik sudah sistemik mengingat fenomena itu cenderung mewarnai setiap proses pemilihan langsung seperti pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah. Olehkarena itu, lanjut dia, masyarakat melalui media harus membantu Jokowi untuk mencermati fenomena tersebut.

"Bagaimana dia bisa tahu? Lewat media, media kasih tahu kalau Jokowi mau transaksi, makanya Pak Jokowi harus transparan," kata Kristiadi.

Ia juga meminta masyarakat mengawasi agar nama-nama yang diajukan parpol sebagai calon menteri tersebut bisa membuktikan rekam jejaknya. Menurut Kristiadi, dalam masa transisi pemerintahan, presiden baru sudah harus menyiapkan orang-orang terbaiknya untuk duduk dalam kabinet nanti. Dia pun mengapresiasi pembentukan tim transisi yang dilakukan Jokowi-Kalla.

Tim Transisi Jokowi-JK diketuai oleh Rini M Soemarno, mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Rini dibantu empat orang staf deputi, yakni Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Sekretaris Tim Pemenangan I Andi Widjajanto, Sekretaris Tim Pemenangan II Akbar Faizal, dan Juru Bicara Jokowi-JK Anies Baswedan.

Tim tersebut dibantu 16 kelompok kerja yang berada di bawah setiap divisi. Tugas tim transisi adalah memetakan persoalan dan menyusun program bagi pemerintahan Jokowi. Tim transisi juga menyusun struktur kabinet.