Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sayap Golkar Minta Ical Batalkan Pemecatan Agung Laksono

Kompas.com - 10/08/2014, 17:03 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah organisasi sayap Partai Golongan Karya, mendesak Partai Golkar untuk membatalkan pemecatan yang sudah dilakukan kepada Agung Laksono dan beberapa kader lainnya. Mereka menilai pemecatan tersebut tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

"Pertama, tidak ada pelanggaran organisasi apapun yang telah dilakukan oleh Pak Agung dan kader golkar lainnya," kata Ketua DPP barisan muda Kosgoro, Paul Hitajulu, dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (10/8/2014) sore.

Hadir dalam kesempatan itu, perwakilan dari dua ormas sayap partai lainnya, yakni Wakil Ketua Umum AMPI Sabil Rahman dan Ketua AMPG Arnanto Prabowo. Paul mengatakan, yang terjadi antara Agung dan kader lain yang dipecat selama ini adalah perbedaan pendapat dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Dia menilai, perbedaan pendapat tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan tidak perlu dibesar-besarkan.

"Wacana perbedaan persepsi dalam organisasi wajar saja. Mungkin ini kalau di perusahaan tidak wajar, tapi kalau di organisasi wajar saja," ujarnya.

Paul menilai, tindakan yang dilakukan Golkar saat ini tidak demokratis. Seharusnya, setiap kader punya hak untuk menyampaikan suaranya.

"Pertama, batalkan pemecatan ini, lalu lakukan konsolidasi partai dalam relnya sesuai konstitusi. Ini bagian dari tindakan nyata untuk menyelamatakan partai," ujarnya.

Agung Laksono dipecat dari posisinya sebagai Wakil Ketua Umum Golkar karena dianggap lantang melakukan protes terhadap keputusan partai. Selain Agung, menurut politisi senior Golkar Zainal Bintang, pemecatan juga diberikan kepada Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Golkar Indra J Piliang, Ketua Bidang Pemuda DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai dan sejumlah pengurus lainnya.

Sebelumnya, Golkar juga sudah memecat tiga kadernya dari keanggotaan, yakni Nusron Wahid, Poempida Hidayatullah dan Agus Gumiwang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Survei Litbang 'Kompas': Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Survei Litbang "Kompas": Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Nasional
Survei Litbang “Kompas': Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Survei Litbang “Kompas": Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Nasional
Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Nasional
Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Nasional
PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

Nasional
6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

Nasional
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Nasional
Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi 'Online', Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi "Online", Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Nasional
Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan 'Legacy' Baik Pemberantasan Korupsi

Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

Nasional
Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Nasional
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Nasional
Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Nasional
Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Nasional
Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com