Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hakim MK Minta Saksi Prabowo-Hatta Jangan Cerita yang Tak Jelas

Kompas.com - 08/08/2014, 16:30 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Majelis Hakim Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2014, Hamdan Zoelva, menegur salah seorang saksi yang dihadirkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Arif Indijanto. Saksi untuk wilayah Kota Surabaya itu ditegur lantaran memberikan keterangan tanpa bukti yang jelas dan rinci.

"Saudara jangan cerita yang tidak jelas. Kalau mau memberikan keterangan, harus jelas siapa namanya, di mana lokasinya, kapan waktunya, bagaimana diancamnya," ucap Hamdan saat sidang PHPU di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (8/8/2014).

Awalnya, Arif bercerita bahwa ada salah satu anggota panitia pengawas Kecamatan Gunung Anyar yang mendapatkan ancaman dari Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana. Saat itu, kata Arif, anggota panitia pengawas kecamatan (panwascam) tersebut diancam untuk tidak membuka data daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb).

"Di daerah Gunung Anyar, panwascam mengadu ke beberapa teman di sana, bahwa panwascam diancam tentang DPKTb double (ganda) oleh Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana," ujarnya.

Namun, Arif tidak dapat menjelaskan kapan peristiwa itu terjadi. Begitu pula saat Hamdan menanyakan identitas panwascam yang dimaksud, Arif tak dapat menjawab.

Hamdan lantas meminta agar para saksi dapat memberikan penjelasan secara rinci atas setiap keterangan yang disampaikan.

"Jadi, harus jelas kalau memberikan keterangan," ucap Hamdan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com