Anies: Tim Transisi Bentuk Pokja Khusus Kartu Indonesia Sehat

Kompas.com - 08/08/2014, 14:47 WIB
Presiden terpilih Joko Widodo didampingi Kepala Staf Kantor Transisi Rini M Soemarno (dua kanan), Hasto Kristiyanto (kanan) dan Anies Baswedan (dua kiri) saat meresmikan kantor transisi di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Senin (4/8/2014). Kantor berwujud rumah itu akan menjadi tempat untuk mempersiapkan jalannya pemerintahan hingga pelantikan presiden, termasuk membahas pembentukan kabinet dan APBN 2015. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZESPresiden terpilih Joko Widodo didampingi Kepala Staf Kantor Transisi Rini M Soemarno (dua kanan), Hasto Kristiyanto (kanan) dan Anies Baswedan (dua kiri) saat meresmikan kantor transisi di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Senin (4/8/2014). Kantor berwujud rumah itu akan menjadi tempat untuk mempersiapkan jalannya pemerintahan hingga pelantikan presiden, termasuk membahas pembentukan kabinet dan APBN 2015.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com — Deputi tim transisi presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla, Anies Baswedan, mengatakan, Tim Transisi Jokowi-JK mempertimbangkan untuk membentuk kelompok kerja (pokja) khusus terkait Kartu Indonesia Sehat. Pokja ini akan menjadi terobosan sehingga pengkajiannya didahulukan.

"Ada beberapa poin yang sangat relevan dan terkait, apakah tetap mau dipisah atau mau dijadiin satu. Bahkan khusus Kartu Indonesia Sehat, satu pokja, karena memang produknya sangat konkret," ujar Anies di Kantor Transisi Jokowi-JK, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/8/2014).

Anies mengatakan, Jokowi sudah menekankan soal Kartu Indonesia Sehat agar menjadi terobosan. Final persiapannya akan ditetapkan pada September 2014. "Kalau yang sifatnya terobosan, ini agak awal," kata Anies.

Terkait jumlah pokja, Anies tidak dapat menyebutkannya saat ini. Meski begitu, Anies memastikan bahwa tim transisi tetap mengutamakan bidang-bidang yang mendesak untuk dikaji, antara lain soal petani dan nelayan.

"Yang jelas jumlahnya lebih dari 15, tetapi mendahulukan yang urgent untuk RAPBN 2015. Siang ini meeting menentukan pokjanya," kata Anies.

Sebelumnya, Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, mengatakan bahwa tim tengah menyusun beberapa pokja yang akan membantu Jokowi-JK membuat kebijakan sesuai dengan janji kampanyenya. Di antaranya adalah pokja APBN, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, nelayan, petani, reformasi birokrasi, dan desa.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ronny Sompie: Imigrasi Tak Pernah Terbitkan Pencekalan Rizieq Shihab

Ronny Sompie: Imigrasi Tak Pernah Terbitkan Pencekalan Rizieq Shihab

Nasional
Sandiaga Klaim PKS Akan Putuskan Cawagub DKI dari 4 Nama yang Diajukan Gerindra

Sandiaga Klaim PKS Akan Putuskan Cawagub DKI dari 4 Nama yang Diajukan Gerindra

Nasional
Bambang Soesatyo Akan Temui Surya Paloh Bahas Amendemen Terbatas UUD 1945

Bambang Soesatyo Akan Temui Surya Paloh Bahas Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
KPK Panggil Kembali Anak Yasonna Laoly Senin Depan

KPK Panggil Kembali Anak Yasonna Laoly Senin Depan

Nasional
Komisi I DPR: Menlu Tak Pernah Kirim Surat Pencekalan Rizieq Shihab ke Saudi

Komisi I DPR: Menlu Tak Pernah Kirim Surat Pencekalan Rizieq Shihab ke Saudi

Nasional
Bertemu Dubes Arab Saudi, Prabowo Tak Bahas Rizieq Shihab

Bertemu Dubes Arab Saudi, Prabowo Tak Bahas Rizieq Shihab

Nasional
Perludem Usulkan Pembiayaan Partai Politik oleh Negara

Perludem Usulkan Pembiayaan Partai Politik oleh Negara

Nasional
Soal Rizieq, Sandiaga Yakin Ada Solusi Setelah Prabowo-Jokowi Bersatu

Soal Rizieq, Sandiaga Yakin Ada Solusi Setelah Prabowo-Jokowi Bersatu

Nasional
Ketua MPR: PAN Dukung Amendemen Terbatas UUD 1945 untuk Hidupkan GBHN

Ketua MPR: PAN Dukung Amendemen Terbatas UUD 1945 untuk Hidupkan GBHN

Nasional
Ketua MPR: Tiga Parpol Belum Sepakat Amendemen Terbatas UUD 1945

Ketua MPR: Tiga Parpol Belum Sepakat Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Pilkada Tak Langsung Dinilai Tak Selesaikan Masalah jika Parpol Tak Berbenah

Pilkada Tak Langsung Dinilai Tak Selesaikan Masalah jika Parpol Tak Berbenah

Nasional
Saat Jokowi Terkesan dengan Foto Dirinya Gendong Anak Papua 

Saat Jokowi Terkesan dengan Foto Dirinya Gendong Anak Papua 

Nasional
Gugat UU Pilkada, Perludem Minta MK Hilangkan Status Kawin sebagai Syarat Pemilih

Gugat UU Pilkada, Perludem Minta MK Hilangkan Status Kawin sebagai Syarat Pemilih

Nasional
Situs CPNS Sempat Sulit Diakses, Ini Penjelasan Menpan RB...

Situs CPNS Sempat Sulit Diakses, Ini Penjelasan Menpan RB...

Nasional
Dirjen Imigrasi Sebut 'Surat Pencekalan' Rizieq Shihab Samar-samar dan Tak Jelas

Dirjen Imigrasi Sebut 'Surat Pencekalan' Rizieq Shihab Samar-samar dan Tak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X