Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Mulai Ditinggalkan Pendukungnya Pasca-penetapan KPU

Kompas.com - 07/08/2014, 15:18 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Dukungan untuk calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menurun drastis setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil Pemilu Presiden 2014. Penurunan dukungan itu diketahui dari survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) baru-baru ini.

Peneliti LSI, Ade Mulyana, menjelaskan, dukungan untuk Prabowo-Hatta saat ini hanya sekitar 30,39 persen, sementara dukungan untuk Joko Widodo-Jusuf Kalla mencapai 57,06 persen. Ade yakin, perolehan suara itu tak akan berbeda jauh jika pemungutan suara ulang (PSU) dilakukan pada saat ini.

"Justru dukungan terhadap Jokowi yang makin menguat meski ada responden yang tidak menjawab sebesar 12,55 persen," kata Ade, di Kantor LSI, Jakarta, Kamis (7/8/2014).

Ade menuturkan, penurunan dan peningkatan dukungan itu terjadi dibandingkan dengan perolehan suara resmi yang telah ditetapkan KPU. Dalam keputusan KPU, Prabowo-Hatta mendapat suara sebesar 46,85 persen, sementara Jokowi-JK mendapat 53,15 persen.

Dalam survei tersebut juga diketahui dua penyebab menurunnya dukungan untuk Prabowo-Hatta. Pertama, karakter pemilih Prabowo-Hatta yang ragu-ragu dan mudah mengubah pilihannya. Kedua, turunnya pamor Prabowo yang tidak legawa menerima hasil penghitungan KPU.

"Pemilih Prabowo yang ragu-ragu umumnya berada di daerah perkotaan dengan tingkat pendidikan yang baik. Mereka lebih percaya hasil KPU," ujarnya.

Sebagai informasi, survei dilakukan pada 4-6 Agustus 2014. Metode yang digunakan adalah quickpoll dengan 1.200 responden dari seluruh Indonesia dan menggunakan multistage random sampling dengan margin of error sekitar 2,9 persen. Selain survei, LSI juga melengkapi dan memperkuat analisis survei dengan data kualitatif melalui metode in depth interview, diskusi, dan analisis media. Survei dibiayai secara mandiri oleh LSI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com