Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dipecat dari Posisi Wantim Partai Nasdem, Rachmawati Justru Sebut Sudah Mundur Bulan Lalu

Kompas.com - 06/08/2014, 16:42 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Rachmawati Soekarnoputri angkat bicara perihal langkah DPP Partai Nasdem yang memecat dirinya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai. Sebelum dipecat, dia mengaku sudah mengundurkan diri terlebih dahulu.

"Saya memang sudah mengundurkan diri dari Partai Nasdem. Ini memang jadi suatu sikap politik saya yang memang tidak bisa bersama Partai Nasdem," kata Rachma saat jumpa pers di kediamannya di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (6/8/2014).

Adik Megawati Soekarnoputri ini mengatakan, pengunduran dirinya tersebut disampaikan kepada DPP Nasdem pada 23 Juli 2014. Rachma beralasan pengunduran dirinya disebabkan posisinya di Dewan Pertimbangan Nasdem diabaikan oleh DPP Nasdem, termasuk oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.

"Selama menjadi (Ketua) Wantim, saya tidak digubris secara sosiologis politis maupun ideologis. Kalau suara Wantim tidak didengar, saya berpikir pada waktu itu, mungkin saya akan mengundurkan diri," ujar dia.

Rachma mengaku sudah mengirimkan surat resmi kepada DPP Nasdem ihwal alasan partai tersebut masuk dalam barisan pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kendati demikian, dia mengatakan surat itu pun tidak dijawab oleh DPP Nasdem.

"Surat saya diabaikan DPP dan Ketum. Kaget ketika saya diberhentikan kemarin," timpal Rachma.

Dalam salah satu bagian surat tersebut, Rachma menyatakan, "Terhitung sejak hari ini Kamis, tanggal 24 Juli 2014, saya menyatakan mengundurkan diri dari Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem karena saya tidak ingin terlibat dan tidak ingin ikut disertakan dalam proses penghancuran Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)."

Sebelumnya, Rachmawati Soekarnoputri diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem. Partai pendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla itu menilai Rachmawati dianggap tidak sejalan dengan partai karena mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam pemilu presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com