Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inovatif dan Transparan, KPU Terima Penghargaan dari Kemitraan

Kompas.com - 05/08/2014, 18:06 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga nirlaba yang konsen pada tata kelola pemerintahan yang baik, Partnership for Governance Reform (Kemitraan), memberikan penghargaan kepada Komisi Pemilihan Umum 2012-2017. Pemberian pernghargaan untuk KPU karena dianggap telah memprakarsai dan melakukan inovasi dalam mengimplementasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemilu 2014.

"Pemilu di tahun 2014 menelurkan inovasi-inovasi di bidang good governance yang tidak terpikirkan sebelumnya. Kami nilai ini sesuatu yang pantas untuk diapresiasi," ujar Direktur Eksekutif Kemitraan, Wicaksono Sarosa, di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2014).

Wicaksono mengatakan, dalam penyelenggaraan pilpres, KPU telah melakukan terobosan, dengan mempublikasikan secara online data pemilu melalui www.kpu.go.id. Terutama publikasi scan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS (formulir model C1) dan informasi tentang sertifikat hasil rekapitulasi di semua tingkatan, sehingga dapat diakses dan dikontrol oleh semua pihak.

Menurut Wicaksono, upaya transparansi data pemilu yang dilakukan oleh KPU, merupakan bentuk nyata dari komitmen KPU dalam menjalankan asas keterbukaan, asas profesionalitas, asa kepentingan umum, dan asas akuntabilitas. Transparansi data pemilu ini dapat mendorong perbaikan kualitas pemilu.

Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan mengapresiasi penghargaan yang diberikan Kemitraan tersebut. Husni berharap, pelaksanaan pemilu berikutnya dapat berlangsung lebih baik dari pemilu saat ini.

"Kami mencoba merencanakan kegiatan berikutnya agar lebih baik," ujar Husni.

Data pemilu yang telah disajikan secara online di website KPU RI pada pemilu presiden dan wakil presiden 2014, diantaranya, scan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS (form model C-1), informasi tentang sertifikat hasil rekapitulasi di semua tingkatan, laporan rekening khusus dana kampanye, berkas administrasi persyaratan pendaftaran pasangan capres dan cawapres, serta daftar pemilih tetap (DPT).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com