SBY Minta Australia Bicara agar Tidak Ada Kecurigaan

BOGOR, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta agar Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam atas bocoran informasi Wikileaks yang menyebutkan dirinya dan Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri, terlibat kasus dugaan korupsi pencetakan uang negara. Pemerintah Australia diharapkan SBY agar bersuara menjelaskan perkara ini seterang-terangnya.

"Saya minta Australia segera keluarkan pernyataan yang terang agar nama baik ibu Mega dan saya sendiri, tidak dicemarkan, agar tidak ada kecurigaan terhadap pejabat Indonesia lainnya. Jika memang ada warga negara Indonesia yang terlibat, mari tegakkan hukum bersama. Indonesia dan Australia adalah negara hukum," ujar SBY dalam jumpa pers di kediamannya, Cikeas, Bogor, Kamis (31/7/2014).

SBY meminta agar Pemerintah Australia tidak membuat kebijakan yang justru menimbulkan kecurigaan terhadap dirinya dan Megawati. Pemerintah Australia, kata dia, harus terbuka dan mengungkapnya seterbuka mungkin.

"Jangan ditutup-tutupi. Kalau ada elemen di Indonesia yang dianggap terlibat pada penyimpangan, maka diusut. Kalau dianggap melanggar hukum, apa kasusnya dan melanggar apa. Kalau memang ada, bekerja samalah dengan KPK di Inodnesia," ungkap SBY.

SBY sebelumnya mengungkapkan kekecewaannya atas pemberitaan dirinya yang dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi pencetakan uang negara di Australia. Di dalam berita itu, disebutkan bahwa ada perintah dari otoritas Australia untuk mencegah pelaporan atas kasus dugaan korupsi percetakan uang kertas agar tidak merusak hubungan internasional Australia.

Di dalam kasus korupsi pencetakan uang negara ini, perusahaan RBA Securency dan Note Printing Australia (NPA) diminta untuk mengamankan kontrak multi-juta dollar yang diduga melibatkan Pemerintah Malaysia, Indonesia, Vietnam, dan negara-negara lain. Wikileaks turut menyebut 17 tokoh dunia, termasuk Megawati dan SBY.