Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat:Tim Prabowo Tidak Kredibel Berikan Data

Kompas.com - 27/07/2014, 14:16 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat politik dari Universitas Gajah Mada, Arie Sudjito, mempertanyakan kredibilitas kinerja Tim Pembela Merah Putih dalam memberikan data permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi. Ia menilai banyak kejanggalan data yang diberikan oleh tim tersebut.

"Saya rasa ini antara reaksi jangka pendek dengan langkah hukum tidak connect. Respons kemarahan atas kekalahan saat itu ditanggapi dengan emosi. Seharusnya jangan emosi, kumpulkan data dulu," kata Arie saat dihubungi Kompas.com, Minggu (27/7/2014).

Arie mengatakan, jika dalam memberikan data gugatan saja tidak benar, maka tidak menutup kemungkinan ada kesalahan dalam memberikan informasi kepada pasangan nomor urut satu itu selama pilpres. Hal itu bisa berdampak pada kesalahan dalam mengambil sikap politik pasangan tersebut.

"Tim tidak kredibel dalam memberikan data. Saya curiga, input yang diberikan kepada Prabowo keliru dan hal ini berbahaya bagi kredibilitas Prabowo," ujarnya.

Arie menengarai validitas data menjadi pemicu mundurnya Mahfud MD sebagai ketua tim pemenangan Prabowo-Hatta dan ketidakhadiran Hatta saat pembacaan deklarasi sikap politik oleh Prabowo di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Selasa (22/7/2014).

"Kasihan PAN. Saya kira sebetulnya mereka sejak awal tidak mau mengajukan gugatan karena ragu dengan data. Tapi karena bisikan dari tim sukses ini yang akhirnya dampaknya berkepanjangan," ujar Arie.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com