Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nusron: Golkar Tak Boleh Disandera Elite Partai

Kompas.com - 23/07/2014, 18:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Bendahara Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan, Golkar perlu melakukan evaluasi besar-besaran atas kegagalan mereka dalam Pemilu Presiden 2014. Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor itu mengatakan, Golkar tidak boleh disandera oleh kepentingan elite partai tersebut.

Menurut Nusron, Golkar di bawah kepemimpinan Ketua Umum Aburizal Bakrie telah gagal mencapai target perolehan suara dalam Pemilu Legislatif April 2014. Jumlah kursi yang diperoleh Golkar di DPR periode 2014-2019 berkurang 15 kursi dibanding periode 2009-2014.

Kegagalan itu berlanjut pada Pemilu Presiden 2014. Golkar tidak dapat mengajukan calon presiden maupun calon wakil presidennya sendiri. Koalisi yang dibentuk Golkar, dengan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, juga terkalahkan oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Nusron mengatakan, apa yang terjadi pada Golkar saat ini adalah elite partai hanya memperjuangkan apa yang terbaik untuk dirinya sendiri, bukan untuk rakyat dan bangsa Indonesia.

"Golkar tidak boleh disandera oleh oknum pengurus, elite, dan kelompoknya sehingga kesannya menutup forum evaluasi dengan dalih dan argumen akal-akalan," kata Nusron dalam keterangan pers kepada Kompas.com, Rabu (23/7/2014).

Nusron yang telah diberhentikan dari Golkar itu mengatakan, partai tersebut bukan milik ketua umum, sekretaris jenderal, maupun pengurus partai tersebut. Golkar sudah menjadi milik rakyat dan bangsa Indonesia. Ia berpendapat bahwa evaluasi terhadap Golkar dapat dilakukan dengan menggelar musyawarah nasional pada tahun ini.

"Tidak ada yang harus ditunda atau dipercepat. Kondisi saat ini, Partai Golkar membutuhkan forum evaluasi besar-besaran. Forum itu adalah munas lima tahun. Ingat ketika dilantik pengurus itu periodenya 2009-2014, bukan 2015," kata Nusron.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com