Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Pak Jokowi Harus Tetap 'Blusukan', asal pada Porsinya"

Kompas.com - 23/07/2014, 15:21 WIB
Febrian

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo kerap melakukan blusukan ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta. Aksi itu sudah dilakukan pria yang akrab disapa Jokowi itu sejak memimpin Kota Surakarta dengan alasan mendengarkan masukan dari rakyat dan mengontrol kinerja jajarannya.

Apakah Jokowi bakal melanjutkan aski blusukan jika memimpin Indonesia nantinya?

Mahasiswi salah satu universitas negeri, Izzah Dienillah Saragih (22), berharap Jokowi meneruskan kebiasannya menemui langsung rakyat.

"Pak Jokowi sendiri pernah bilang, blusukan adalah salah satu cara ia mendengar rakyat. Dan demokrasi adalah tentang mendengar rakyat. Jadi Pak Jokowi harus tetap blusukan, ya asal pada porsinya," kata Izzah ketika berbincang, Rabu (23/7/2014).

Sebagai pendukung Jokowi-Jusuf Kalla, Izzah berharap keduanya mampu menjalankan amanah dari rakyat. Izzah menginginkan Jokowi-JK bisa secepatnya mengambil hati sekitar 46 persen rakyat Indonesia yang sebelumnya memilih pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Sementara itu, Harry Yassir E Siregar (24), salah satu karyawan swasta yang juga simpatisan Jokowi-JK, menganggap, Jokowi tak perlu lagi mengedepankan blusukan dalam menjalankan pemerintahannya.

Yassir melihat, yang dipimpin Jokowi lima tahun ke depan ini adalah Indonesia yang sangat luas. Proporsi yang sangat beda bila dibandingkan saat Jokowi memimpin Kota Solo maupun DKI Jakarta.

"Besar sekali negara ini kalau mau blusukan terus dan kerja presiden kan bukan itu aja," ucap Yassir.

Lain halnya dengan yang diharapkan Hadissa Primanda (21). Mahasiswi asal Sumatera Barat ini justru menginginkan Jokowi-JK cukup untuk memperbaiki sistem dan kebijakan yang telah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya.

Menurut Disa, panggilan akrabnya, suatu negara tidak akan stabil bila kebijakan pemerintah juga berganti setiap estafet kepemimpinan beralih. Disa juga sepakat bahwa perlu bagi Jokowi-JK merebut simpati dari hampir separuh penduduk Indonesia yang tidak memilihnya.

"Pak Jokowi-JK kan menang cuma beda tipis. bukan menang telak, artinya masih ada setengah rakyat yang tidak milih dia. Jadi mereka harus berusaha untuk merangkul dan mendapatkan kepercayaan dari pemilih Prabowo-Hatta yang 46,85 persen itu," ujar Disa.

Pada Selasa (22/7/2014) malam, KPU menetapkan pasangan Jokowi-JK memenangi Pilpres 2014. Mereka memperoleh 70.997.833 suara atau 53,15 persen. Adapun pasangan Prabowo-Hatta memperoleh 62.576.444 suara atau 46,85 persen.

Kubu Prabowo-Hatta bakal mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke MK, Jumat (25/7/2014). (baca: Jumat, Prabowo-Hatta Ajukan Gugatan Hasil Pilpres ke MK)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

KPK Sita 13 Lahan Milik Terpidana Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

Nasional
Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Baleg Bantah Kebut Revisi UU Kementerian Negara hingga UU TNI untuk Kepentingan Pemerintahan Prabowo

Nasional
Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Gerindra Siapkan Keponakan Prabowo Maju Pilkada Jakarta

Nasional
Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Demokrat Beri 3 Catatan ke Pemerintah Terkait Program Tapera

Nasional
PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

PKB Keluarkan Rekomendasi Nama Bakal Calon Gubernur pada Akhir Juli

Nasional
PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

PDI-P Hadapi Masa Sulit Dianggap Momen Puan dan Prananda Asah Diri buat Regenerasi

Nasional
Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Risma Minta Lansia Penerima Bantuan Renovasi Rumah Tak Ditagih Biaya Listrik

Nasional
Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Tak Bisa Selamanya Bergantung ke Megawati, PDI-P Mesti Mulai Proses Regenerasi

Nasional
Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Fraksi PDI-P Bakal Komunikasi dengan Fraksi Lain untuk Tolak Revisi UU MK

Nasional
Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Jaksa KPK Hadirkan Sahroni dan Indira Chunda Thita dalam Sidang SYL Pekan Depan

Nasional
Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Ketua MPR Setuju Kementerian PUPR Dipisah di Kabinet Prabowo

Nasional
Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Baznas Tegas Tolak Donasi Terkoneksi Israel, Dukung Boikot Global

Nasional
Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Kejagung Tegaskan Tak Ada Peningkatan Pengamanan Pasca Kasus Penguntitan Jampidsus

Nasional
Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan 'Single Persecution' dalam Kasus Korupsi

Ahli Sebut Jaksa Agung Bukan "Single Persecution" dalam Kasus Korupsi

Nasional
Sang Cucu Pernah Beri Pedangdut Nayunda 500 Dollar AS, Sumber Uang dari SYL-Indira Chunda

Sang Cucu Pernah Beri Pedangdut Nayunda 500 Dollar AS, Sumber Uang dari SYL-Indira Chunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com