Ini Hasil Rekapitulasi Suara Pilpres di 33 Provinsi

Kompas.com - 22/07/2014, 18:23 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik (kanan) memperlihatkan surat pernyataan sikap dari pasangan nomor urut 1 di ruang sidang pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara nasional Pilpres Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/7/2014). Perwakilan saksi Capres dan Cawapres nomor urut 1 melakukan walk out dan menolak apapun yang akan diputuskan oleh KPU, karena menganggap KPU tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa daerah sesuai dengan rekomendasi Bawaslu. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKetua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik (kanan) memperlihatkan surat pernyataan sikap dari pasangan nomor urut 1 di ruang sidang pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara nasional Pilpres Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/7/2014). Perwakilan saksi Capres dan Cawapres nomor urut 1 melakukan walk out dan menolak apapun yang akan diputuskan oleh KPU, karena menganggap KPU tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa daerah sesuai dengan rekomendasi Bawaslu.
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Komisi Pemilihan Umum telah menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara dari 33 provinsi. Rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, itu selesai kira-kira pukul 17.15 WIB, Selasa (22/7/2014). KPU akan mengumumkan hasil rekapitulasi suara secara keseluruhan sekaligus menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih pada pukul 20.00 WIB.

Berikut hasil rekapitulasi suara seluruh provinsi:

1. Kalimantan Barat
Prabowo-Hatta: 1.032.354 (39,62 persen)
Jokowi-JK: 1.573.046 (60,38 persen)
Total suara sah: 2.605.400

2. Nusa Tenggara Barat
Prabowo-Hatta: 1.844.178 (72,45 persen)
Jokowi-JK: 701.238 (27,55 persen)
Total suara sah: 2.545.416

3. Nanggroe Aceh Darussalam
Prabowo-Hatta: 1.089.290 (54,39 persen)
Jokowi-JK: 913.309 (45,61 persen)
Total suara sah: 2.002.599


4. Sumatera Selatan
Prabowo-Hatta: 2.132.163 (51,26 persen)
Jokowi-JK: 2.027.049 (48,74 persen)
Total suara sah: 4.159.212

5. Kalimantan Selatan
Prabowo-Hatta: 941.809 (50,05 persen)
Jokowi-JK: 939.748 (49,95 persen)
Total suara sah: 1.881.557

6. Kepulauan Riau
Prabowo-Hatta: 332.908 (40,37 persen)
Jokowi-JK: 491.819 (59,63 persen)
Total suara sah: 824.727

7. Jambi
Prabowo-Hatta: 871.316 (49,25 persen)
Jokowi-JK: 897.787 (50,75 persen)
Total suara sah: 1.769.103

8. Kepulauan Bangka Belitung
Prabowo-Hatta: 200.706 (32,74 persen)
Jokowi-JK:412.359 (67,26 persen)
Total suara sah: 613.065

9. DI Yogyakarta
Prabowo-Hatta: 977.342 (44,19 persen)
Jokowi-JK: 1.234.249 (55,81 persen)
Total suara sah: 2.211.591

10. Bengkulu
Prabowo-Hatta: 433.173 (45,27 persen)
Jokowi-JK: 523.669 (54,73 persen)
Total suara sah: 956.842

11. Sulawesi Barat
Prabowo-Hatta: 165.494 (26,63 persen)
Jokowi-JK: 456.021 (73,37 persen)
Total suara sah: 621.515

12. Kalimantan Tengah
Prabowo-Hatta: 468.277 (40,21 persen)
Jokowi-JK: 696.199 (59,79 persen)
Total suara sah: 1.164.476

13. Gorontalo
Prabowo-Hatta: 378.735 (63,10 persen)
Jokowi-JK: 221.497 (36,90 persen)
Total suara sah: 600.232

14. Sulawesi Tenggara
Prabowo-Hatta: 511.134 (45,10 persen)
Jokowi-JK: 622.217 (54,90 persen)
Total suara sah: 1.133.351

15. Sumatera Barat
Prabowo-Hatta: 1.797.505 (76,92 persen)
Jokowi-JK: 539.308 (23,08 persen)
Total suara sah: 2.336.813

16. Bali
Prabowo-Hatta: 614.241 (28,58 persen)
Jokowi-JK: 1.535.110 (71,42 persen)
Total suara sah: 2.149.351

17. Riau
Prabowo-Hatta: 1.349.338 (50,12 persen)
Jokowi-JK: 1.342.817 (49,88 persen)
Total suara sah: 2.692.155

18. Maluku
Prabowo-Hatta: 433.981 (49,48 persen)
Jokowi-JK: 443.040 (50,52 persen)
Total suara sah: 877.021

19. Sulawesi Tengah
Prabowo-Hatta: 632.009 (45,17 persen)
Jokowi-JK: 767.151 (54,83 persen)
Total suara sah: 1.399.160

20. Jawa Tengah
Prabowo-Hatta: 6.485.720 (33,35 persen)
Jokowi-JK: 12.959.540 (66,65 persen)
Total suara sah: 19.445.260

21. Jawa Barat
Prabowo-Hatta: 14.167.381 (59,78 persen)
Jokowi-JK: 9.530.315 (40,22 persen)
Total suara sah: 23.697.696

22. Lampung
Prabowo-Hatta: 2.033.924 (46,93 persen)
Jokowi-JK: 2.299.889 (53,07 persen)
Total suara sah: 4.333.813

23. Sulawesi Utara
Prabowo-Hatta: 620.095 (46,12 persen)
Jokowi-JK: 724.553 (53,88 persen)
Total suara sah: 1.344.648

24. Kalimantan Timur
Prabowo-Hatta: 687.734 (36,62 persen)
Jokowi-JK: 1.190.156 (63,38 persen)
Total suara sah: 1.877.890

25. Sumatera Utara
Prabowo-Hatta: 2.831.514 (44,76 persen)
Jokowi-JK: 3.494.853 (55,24 persen)
Total suara sah: 6.326.367

26. Papua Barat
Prabowo-Hatta: 172.528 (32,37 persen)
Jokowi-JK: 360.379 (67,63 persen)
Total suara sah: 532.907

27. Banten
Prabowo-Hatta: 3.192.671 (57,10 persen)
Jokowi-JK: 2.398.631 (42,90 persen)
Total suara sah: 5.591.302

28. Nusa Tenggara Timur
Prabowo-Hatta: 769.391 (34,08 persen)
Jokowi-JK: 1.488.076 (65,92 persen)
Total suara sah: 2.257.467

29. Sulawesi Selatan
Prabowo-Hatta: 1.214.857 (28,57 persen)
Jokowi-JK: 3.037.026 (71,43 persen)
Total suara sah: 4.251.883

30. Jawa Timur
Prabowo-Hatta: 10.277.088 (46,83 persen)
Jokowi-JK: 11.669.313 (53,17 persen)
Total suara sah: 21.946.401

31. Papua
Prabowo-Hatta: 769.132 (27,51 persen)
Jokowi-JK: 2.026.735 (72,49 persen)
Total suara sah: 2.795.867

32. Maluku Utara
Prabowo-Hatta: 306.792 (54,45 persen)
Jokowi-JK: 256.601 (45,55 persen)
Total suara sah: 563.393

33. DKI Jakarta
Prabowo-Hatta: 2.528.064 (46,92 persen)
Jokowi-JK: 2.859.894 (53,08 persen)
Total suara sah: 5.387.958

Jumlah total (33 provinsi)
Prabowo-Hatta: 62.262.844 (46,85 persen)
Jokowi-JK: 70.633.594 (53,15 persen)
Total suara sah: 132.896.438

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X