Ini Hasil Rekapitulasi Suara Pilpres di 33 Provinsi

Kompas.com - 22/07/2014, 18:23 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik (kanan) memperlihatkan surat pernyataan sikap dari pasangan nomor urut 1 di ruang sidang pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara nasional Pilpres Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/7/2014). Perwakilan saksi Capres dan Cawapres nomor urut 1 melakukan walk out dan menolak apapun yang akan diputuskan oleh KPU, karena menganggap KPU tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa daerah sesuai dengan rekomendasi Bawaslu. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKetua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik (kanan) memperlihatkan surat pernyataan sikap dari pasangan nomor urut 1 di ruang sidang pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara nasional Pilpres Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/7/2014). Perwakilan saksi Capres dan Cawapres nomor urut 1 melakukan walk out dan menolak apapun yang akan diputuskan oleh KPU, karena menganggap KPU tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa daerah sesuai dengan rekomendasi Bawaslu.
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Komisi Pemilihan Umum telah menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara dari 33 provinsi. Rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, itu selesai kira-kira pukul 17.15 WIB, Selasa (22/7/2014). KPU akan mengumumkan hasil rekapitulasi suara secara keseluruhan sekaligus menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih pada pukul 20.00 WIB.

Berikut hasil rekapitulasi suara seluruh provinsi:

1. Kalimantan Barat
Prabowo-Hatta: 1.032.354 (39,62 persen)
Jokowi-JK: 1.573.046 (60,38 persen)
Total suara sah: 2.605.400

2. Nusa Tenggara Barat
Prabowo-Hatta: 1.844.178 (72,45 persen)
Jokowi-JK: 701.238 (27,55 persen)
Total suara sah: 2.545.416

3. Nanggroe Aceh Darussalam
Prabowo-Hatta: 1.089.290 (54,39 persen)
Jokowi-JK: 913.309 (45,61 persen)
Total suara sah: 2.002.599

4. Sumatera Selatan
Prabowo-Hatta: 2.132.163 (51,26 persen)
Jokowi-JK: 2.027.049 (48,74 persen)
Total suara sah: 4.159.212

5. Kalimantan Selatan
Prabowo-Hatta: 941.809 (50,05 persen)
Jokowi-JK: 939.748 (49,95 persen)
Total suara sah: 1.881.557

6. Kepulauan Riau
Prabowo-Hatta: 332.908 (40,37 persen)
Jokowi-JK: 491.819 (59,63 persen)
Total suara sah: 824.727

7. Jambi
Prabowo-Hatta: 871.316 (49,25 persen)
Jokowi-JK: 897.787 (50,75 persen)
Total suara sah: 1.769.103

8. Kepulauan Bangka Belitung
Prabowo-Hatta: 200.706 (32,74 persen)
Jokowi-JK:412.359 (67,26 persen)
Total suara sah: 613.065

9. DI Yogyakarta
Prabowo-Hatta: 977.342 (44,19 persen)
Jokowi-JK: 1.234.249 (55,81 persen)
Total suara sah: 2.211.591

10. Bengkulu
Prabowo-Hatta: 433.173 (45,27 persen)
Jokowi-JK: 523.669 (54,73 persen)
Total suara sah: 956.842

11. Sulawesi Barat
Prabowo-Hatta: 165.494 (26,63 persen)
Jokowi-JK: 456.021 (73,37 persen)
Total suara sah: 621.515

12. Kalimantan Tengah
Prabowo-Hatta: 468.277 (40,21 persen)
Jokowi-JK: 696.199 (59,79 persen)
Total suara sah: 1.164.476

13. Gorontalo
Prabowo-Hatta: 378.735 (63,10 persen)
Jokowi-JK: 221.497 (36,90 persen)
Total suara sah: 600.232

14. Sulawesi Tenggara
Prabowo-Hatta: 511.134 (45,10 persen)
Jokowi-JK: 622.217 (54,90 persen)
Total suara sah: 1.133.351

15. Sumatera Barat
Prabowo-Hatta: 1.797.505 (76,92 persen)
Jokowi-JK: 539.308 (23,08 persen)
Total suara sah: 2.336.813

16. Bali
Prabowo-Hatta: 614.241 (28,58 persen)
Jokowi-JK: 1.535.110 (71,42 persen)
Total suara sah: 2.149.351

17. Riau
Prabowo-Hatta: 1.349.338 (50,12 persen)
Jokowi-JK: 1.342.817 (49,88 persen)
Total suara sah: 2.692.155

18. Maluku
Prabowo-Hatta: 433.981 (49,48 persen)
Jokowi-JK: 443.040 (50,52 persen)
Total suara sah: 877.021

19. Sulawesi Tengah
Prabowo-Hatta: 632.009 (45,17 persen)
Jokowi-JK: 767.151 (54,83 persen)
Total suara sah: 1.399.160

20. Jawa Tengah
Prabowo-Hatta: 6.485.720 (33,35 persen)
Jokowi-JK: 12.959.540 (66,65 persen)
Total suara sah: 19.445.260

21. Jawa Barat
Prabowo-Hatta: 14.167.381 (59,78 persen)
Jokowi-JK: 9.530.315 (40,22 persen)
Total suara sah: 23.697.696

22. Lampung
Prabowo-Hatta: 2.033.924 (46,93 persen)
Jokowi-JK: 2.299.889 (53,07 persen)
Total suara sah: 4.333.813

23. Sulawesi Utara
Prabowo-Hatta: 620.095 (46,12 persen)
Jokowi-JK: 724.553 (53,88 persen)
Total suara sah: 1.344.648

24. Kalimantan Timur
Prabowo-Hatta: 687.734 (36,62 persen)
Jokowi-JK: 1.190.156 (63,38 persen)
Total suara sah: 1.877.890

25. Sumatera Utara
Prabowo-Hatta: 2.831.514 (44,76 persen)
Jokowi-JK: 3.494.853 (55,24 persen)
Total suara sah: 6.326.367

26. Papua Barat
Prabowo-Hatta: 172.528 (32,37 persen)
Jokowi-JK: 360.379 (67,63 persen)
Total suara sah: 532.907

27. Banten
Prabowo-Hatta: 3.192.671 (57,10 persen)
Jokowi-JK: 2.398.631 (42,90 persen)
Total suara sah: 5.591.302

28. Nusa Tenggara Timur
Prabowo-Hatta: 769.391 (34,08 persen)
Jokowi-JK: 1.488.076 (65,92 persen)
Total suara sah: 2.257.467

29. Sulawesi Selatan
Prabowo-Hatta: 1.214.857 (28,57 persen)
Jokowi-JK: 3.037.026 (71,43 persen)
Total suara sah: 4.251.883

30. Jawa Timur
Prabowo-Hatta: 10.277.088 (46,83 persen)
Jokowi-JK: 11.669.313 (53,17 persen)
Total suara sah: 21.946.401

31. Papua
Prabowo-Hatta: 769.132 (27,51 persen)
Jokowi-JK: 2.026.735 (72,49 persen)
Total suara sah: 2.795.867

32. Maluku Utara
Prabowo-Hatta: 306.792 (54,45 persen)
Jokowi-JK: 256.601 (45,55 persen)
Total suara sah: 563.393

33. DKI Jakarta
Prabowo-Hatta: 2.528.064 (46,92 persen)
Jokowi-JK: 2.859.894 (53,08 persen)
Total suara sah: 5.387.958

Jumlah total (33 provinsi)
Prabowo-Hatta: 62.262.844 (46,85 persen)
Jokowi-JK: 70.633.594 (53,15 persen)
Total suara sah: 132.896.438

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Nasional
Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Nasional
Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Nasional
Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Nasional
Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga 'Positive Thinking' Sandiaga Uno

Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga "Positive Thinking" Sandiaga Uno

Nasional
KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

Nasional
Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Nasional
Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur

Komnas HAM: Seolah Semua Jawaban Persoalan Papua Bisa Tuntas dengan Infrastruktur

Nasional
Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Terkait Portal Aduan Radikalisme, Wapres Sebut Laporan Tak Boleh Asal Tindak

Nasional
PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI

PT Len Industri Nyatakan Siap Dukung Alutsista TNI

Nasional
Jokowi Singgung Jaksa Nakal, Jaksa Agung: Kalau Tak Bisa Dibina, Saya Binasakan

Jokowi Singgung Jaksa Nakal, Jaksa Agung: Kalau Tak Bisa Dibina, Saya Binasakan

Nasional
Pasangan Tak Diizinkan Nikah jika Belum Lulus Pembekalan, Kemenko PMK: Gagasan Ini Masih Dipersiapkan

Pasangan Tak Diizinkan Nikah jika Belum Lulus Pembekalan, Kemenko PMK: Gagasan Ini Masih Dipersiapkan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komnas HAM Minta Jangan Dijadikan Kewajiban

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komnas HAM Minta Jangan Dijadikan Kewajiban

Nasional
Wapres: Guru Ngaji Tak Perlu Disertifikasi untuk Cegah Terorisme

Wapres: Guru Ngaji Tak Perlu Disertifikasi untuk Cegah Terorisme

Nasional
Jokowi Resmikan Ruas Tol Terpanjang di Indonesia

Jokowi Resmikan Ruas Tol Terpanjang di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X