Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puskapol UI: Situs "Kawalpemilu.org" Lebih Valid daripada "Real Count" Partai Politik

Kompas.com - 21/07/2014, 19:19 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pusat Kajian Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia mengatakan, situs penghitungan pemilu yang berasal dari masyarakat (crowdsource), seperti kawalpemilu.org, memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang lebih baik daripada penghitungan yang dilakukan partai politik. Hal itu karena situs tersebut bersifat terbuka.

"Untuk data ini lebih robust karena ini mengukur data populasi, bukan sampel. Meskipun data masuk 97 persen, ini sudah stabil dan mustahil berubah kecuali ada 'upaya lain' di luar aspek pengukuran," kata Manajer Riset Puskapol UI, Dirga Ardiansa, melalui pesan elektronik, Senin (21/7/2014).

Dia menjelaskan, penghitungan dari C1 hingga DB1 oleh masyarakat dengan mekanisme yang terbuka adalah data yang tingkat validitasnya lebih tinggi. Hal itu, kata dia, disebabkan karena ada proses validasi berlapis dan triangulasi data.

"Tentu saja hasil crowdsource konsisten dengan hasil quick count baik dari segi validitas (akurasi) dan realiabilitas (keandalan) yang menempatkan pada angka keunggulan Jokowi-JK pada rentang 52-53 persen, sementara Prabowo-Hatta pada 48-47 persen," tulisnya.

Sementara itu, Dirga menuturkan, penghitungan CI yang dilakukan partai politik seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki potensi bias yang tinggi. Pasalnya, mereka tidak membuka opsi keterlibatan lain, dalam hal ini adalah masyarakat.

Dengan demikian, Dirga mengatakan, Komisi Pemilihan Umum saat ini memiliki dua data yang valid. Pertama, hasil quick count tujuh lembaga survei yang kredibel dan teruji. Kedua, data crowdsource penghitungan C1 hingga DB1 dari KPU.

"Maka, dalam konteks demokrasi inilah data resmi untuk mengawal hasil resmi KPU sebagai data kontrol dalam demokrasi yang sehat," tandas staf pengajar Ilmu Politik UI ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Mengaku Diuntungkan 'Efek Jokowi' dalam Menangkan Pilpres

Prabowo Mengaku Diuntungkan "Efek Jokowi" dalam Menangkan Pilpres

Nasional
Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Nasional
[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

Nasional
Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com