Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejumlah DPD I Golkar Tolak Undangan JK

Kompas.com - 19/07/2014, 23:09 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I Partai Golkar akhirnya menentukan sikap bahwa musyawarah nasional (munas) untuk memilih ketua umum partai berlambang beringin itu akan digelar pada Oktober 2015.

Keputusan ini juga sudah disampaikan kepada Ketua Umum DPP Golkar, Aburizal Bakrie. Saat ditanya soal undangan mantan Ketua Umum DPP Golkar yang kini menjadi calon wakil presiden, Jusuf Kalla,  beberapa kalangan DPD I Golkar menyatakan tidak akan hadir.  Salah satunya adalah Ketua DPD I Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta, Gandung Pardiman.

"Tidak hadir," teriaknya kepada para awak media saat jumpa pers di Hotel Four Seasons, Jakarta, Sabtu (19/7/2014).

Suara teriakan penolakan ini kemudian dinetralisir Ketua DPD I Golkar Gorontalo, Rusli Habibie. Dia mengaku dirinya mendapat undangan dari JK untuk bersilaturahmi. '"Sebagai mantan ketua umum, kalau Pak JK mengundang sah-sah saja. Kami bersedia akan hadir tapi hanya membicarakan soal silaturahmi," kata Gubernur Gorontalo itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Golkar, Akbar Tandjung juga ikut mempertanyakan maksud dan tujuan JK yang hendak mengumpulkan para pimpinan DPD I Golkar. Politisi senior Golkar ini mempertanyakan kapasitas JK.  "Dalam posisi apa beliau mengumpulkan? Coba tanya Pak Jusuf Kalla," kata Akbar.

Terkait dengan peluang JK menempati posisi wakil presiden sehingga mengundang para pimpinan DPD I Golkar, Akbar mengatakan sampai saat ini belum ada pemenang. Semua peserta, kata dia, masih menanti hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum 22 Juli 2014.

"Masih ada nanti tanggal 22 Juli, kalau semuanya lancar. Kalau memang ada masalah lagi kan harus kita tunggu Mahkamah Konstitusi," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duka di Hari Pendidikan, Taruna STIP Tewas Dianiaya Senior

Duka di Hari Pendidikan, Taruna STIP Tewas Dianiaya Senior

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com