Jika Lembaga Survei Tolak Diaudit, Itu Indikasi Pertama Kebohongan Survei

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jeirry Sumampow, mengatakan, jika ada lembaga survei yang menolak untuk diaudit, itu menunjukkan indikasi ada ketidakjujuran dari lembaga survei tersebut. Menurutnya, jika lembaga survei tersebut jujur, seharusnya dia tidak menolak untuk diaudit oleh asosiasi survei di Indonesia.

"Saya kira jika ada lembaga tolak di audit, ini menunjukkan indikasi kebohongan," ujar Jeirry, dalam sebuah diskusi dengan tema "Mengawal Suara Rakyat Pilpres 2014 dari Kecurangan", di Resto Harapa, Jalan Teuku Cik Ditiro No. 31, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2014).

Jeirry mengatakan, di dalam audit lembaga survei, yang ditanyakan hanyalah seputar metodologi, dan data yang dipakai dalam melakukan survei. Jika lembaga tersebut benar-benar melakukan survei, maka seharusnya, kata dia, tidak akan sulit untuk menunjukkan data-data tersebut kepada asosiasi lembaga survei yang mengaudit.

"Kan cuma diminta metodologi, dan data-datanya. Bisa saja kesalahannya itu kan dari data yang diperoleh di lapangan," ujar Jeirry.

Sementara itu, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indria Samego, yang juga hadir dalam acara tersebut mengatakan, sebuah lembaga survei harus memiliki integritas. Menurut Indria, seorang peneliti bisa saja melakukan kesalahan dalam proses penelitian. Tetapi, kata dia, peneliti tidak boleh melakukan kebohongan dalam penelitiannya.

"Peneliti bisa saja salah. Salah itu manusiawi. Tetapi peneliti tidak boleh bohong," ujar Indria.

Sebelumnya, Perhimpunan survei opini publik Indonesia (Persepi) mengeluarkan Puskaptis dan JSI dari daftar anggotanya. Keduanya dinilai melanggar kode etik karena tidak punya iktikad baik untuk mempertanggungjawabkan kegiatan ilmiah dalam penyelenggaraan hitung cepat Pemilu Presiden 2014.

Keduanya mengklaim telah melakukan hitung cepat pada Pilpres 9 Juli lalu dengan hasil pasangan Prabowo-Hatta unggul. Namun, Puskaptis menolak diaudit. Adapun JSI hadir dalam proses audit, tetapi hanya mengantarkan surat pengunduran diri dari keanggotaan Persepi. Hasil hitung cepat kedua lembaga itu dan dua lembaga survei lainnya yang menjadi dasar kubu Prabowo-Hatta mendeklarasikan sebagai pemenang Pilpres 2014.