Langkah Jokowi Hadapi Kecurangan...

Kompas.com - 17/07/2014, 09:54 WIB
Calon presiden nomor urut 2, Joko Widodo mengunjungi kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Banten di Kota Serang, Banten, Rabu (16/7/2014). Menurut hasil hitung cepat Kompas pada Pemilu Presiden 2014, pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla unggul dengan perolehan suara 52,34 persen. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMOCalon presiden nomor urut 2, Joko Widodo mengunjungi kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Banten di Kota Serang, Banten, Rabu (16/7/2014). Menurut hasil hitung cepat Kompas pada Pemilu Presiden 2014, pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla unggul dengan perolehan suara 52,34 persen.
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Joko Widodo (Jokowi) punya alasan tersendiri terus melakukan blusukan ke sejumlah daerah seusai Pemilu Presiden 9 Juli 2014. Jokowi khawatir, proses penghitungan suara berjenjang dinodai oleh praktik kecurangan.

"Saya ingin memastikan suara yang telah kita dapat tidak berubah," ujar Jokowi saat datang ke Kantor DPD PDI Perjuangan Banten, Rabu (16/7/2014).

Pertama, Jokowi meminta relawan atau kader partai pendukung mengawal penghitungan suara dari tempat pemungutan suara (TPS) hingga tingkat nasional. Formulir C-1 di tiap TPS harus dipegang dan dipublikasikan sebagai pegangan saksi jika terjadi sengketa suara.

Kedua, Jokowi mengerti bahwa ada saksi yang kelelahan mengawal proses penghitungan suara. Jokowi meminta penambahan orang yang berada di sekitar tempat penghitungan suara, selain saksi. Jika ada kejanggalan yang luput oleh saksi, orang-orang itulah yang akan "mengejar" hal itu.

Ketiga, Jokowi juga meminta relawan ataupun kader partai menyiapkan saksi jika terjadi sengketa suara pilpres pada Mahkamah Konstitusi (MK). Jokowi meminta saksi-saksi itu diseleksi secara ketat.

"Yang pintar bicara, menguasai lapangannya, menguasai data dan punya keberanian. Harus diseleksi betul. Kalau enggak berani, ya diam saja kalau dibohongin, repot," ujar Jokowi.

"Kita lihat tanggal 22 Juli. Mudah-mudahan tak berubah. Ya, asalkan jangan ada yang otak-atik suara saja. Makanya, kita minta dikawal. Satu suara hilang saja akan kita urus," lanjut dia.

Tak masuk akal

Jokowi merasa permintaan itu tak berlebihan. Dia memberi contoh kejadian di Malaysia dan Madura. Di Malaysia, ada potensi penggelembungan suara untuk capres dan cawapres tertentu, baik melalui manipulasi formulir C-1, maupun pengiriman suara melalui drop box dan pos. Oleh sebab itu, kubu Jokowi-JK sampai mengirim tim investigasi ke Malaysia.

Sementara itu, di Madura terdapat 17 TPS dengan hasil penghitungan suara yang janggal. Tak ada satu orang pun yang memilih pasangan Jokowi-JK. Padahal, di TPS tersebut terdapat infrastruktur partai pengusung dan relawan. Jokowi merasa peristiwa tersebut tidak masuk akal.

"Masuk akal dikit dong. Dikira kita enggak ada anggota Dewan di sana. Urusan timlah itu," ujar Jokowi.

Sebelumnya, pusat tabulasi tim hukum pasangan Jokowi-JK menerima sebanyak 160 laporan dugaan kecurangan pemilu presiden di seluruh Indonesia. Mereka akan memverifikasi laporan itu sekaligus mempersiapkan bukti untuk dibawa ke MK.

Laporan yang masuk misalnya soal adanya pengurangan surat suara, pembagian uang untuk memilih pasangan capres-cawapres nomor urut satu, tidak adanya suara Jokowi-JK di banyak TPS, dan tidak ada tanda tangan saksi dari pasangan tersebut.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X