Kompas.com - 16/07/2014, 19:09 WIB
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Badan Pengawas Pemilu yang diwakili oleh Nasrullah, seusai melakukan audiensi di Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2014). Arimbi RamadhianiKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Badan Pengawas Pemilu yang diwakili oleh Nasrullah, seusai melakukan audiensi di Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2014).
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nasrullah, menyebutkan, ada sembilan provinsi di Indonesia yang menjadi prioritas pengawasan dalam rekapitulasi. Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga setuju untuk membantu Bawaslu mengawasi provinsi-provinsi ini.

"Beberapa daerah itu antara lain Papua, Papua Barat, Maluku, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta. Sembilan provinsi ini priority, beragam problem yang memang patut kita perkuat dalam hal pengawasan," sebut Nasrullah, di Bawaslu, Jakarta, Rabu (16/7/2014).

Meski provinsi-provinsi ini menjadi prioritas, Nasrullah menyebutkan, provinsi lainnya juga tetap diawasi secara ketat. Menurut dia, Bawaslu turun ke hampir setiap provinsi di Indonesia.

"Dengan tidak hanya komisioner, staf pejabat struktural, diturunkan di 33 provinsi," kata Nasrullah.

Sementara itu, anggota Komnas HAM, Maneger Nasution, mengatakan telah mencapai kesepakatan untuk membantu Bawaslu mengawasi provinsi-provinsi tersebut.

"Bawaslu lengkap datanya di titik-titik mana yang perlu difokuskan. Upaya Komnas HAM membantu Bawaslu menyelesaikan tugas yang berat namun mulia ini sampai saat yang dibutuhkan," papar Maneger.

Selain dengan Bawaslu, kata Maneger, Komnas HAM juga bekerja sama dengan KPU untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas juga bermartabat.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

Nasional
UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

Nasional
LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

Nasional
UPDATE 16 April: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Capai 58.999

UPDATE 16 April: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Capai 58.999

Nasional
Polisi Masih Buru 3 DPO Terduga Teroris di Jakarta dan Sekitarnya

Polisi Masih Buru 3 DPO Terduga Teroris di Jakarta dan Sekitarnya

Nasional
UPDATE 16 April: 43.196 Orang Meninggal akibat Covid-19

UPDATE 16 April: 43.196 Orang Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Polri: DPO Teroris di Jakarta Serahkan Diri karena Identitasnya Tersebar di Medsos

Polri: DPO Teroris di Jakarta Serahkan Diri karena Identitasnya Tersebar di Medsos

Nasional
UPDATE: Kini Ada 1.594.722 Kasus Covid-19 Indonesia, Bertambah 5.363

UPDATE: Kini Ada 1.594.722 Kasus Covid-19 Indonesia, Bertambah 5.363

Nasional
Satgas BLBI Dibentuk Pemerintah, Politikus Demokrat: Harusnya Tak Perlu Ada

Satgas BLBI Dibentuk Pemerintah, Politikus Demokrat: Harusnya Tak Perlu Ada

Nasional
KPK Buka Penyidikan Baru dan TPPU Kasus Suap Pengurusan Perkara Eddy Sindoro

KPK Buka Penyidikan Baru dan TPPU Kasus Suap Pengurusan Perkara Eddy Sindoro

Nasional
Pimpinan DPR Desak BNPT dan PPATK Lacak Dugaan Transaksi Gelap 5 Jaringan Terorisme

Pimpinan DPR Desak BNPT dan PPATK Lacak Dugaan Transaksi Gelap 5 Jaringan Terorisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X