Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Jokowi-JK: Dugaan Praktik Curang, Mainnya Sangat Kasar!

Kompas.com - 15/07/2014, 08:52 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota tim hukum Joko Widodo-Jusuf Kalla, Henry Yosodiningrat menilai, dugaan praktik kecurangan dalam pemilihan presiden 2014 dilakukan dengan sangat kasar. Ia menegaskan, timnya akan mengawal proses rekapitulasi untuk memastikan tak kehilangan satu suara pun.

"Mainnya terlalu kasar! Padahal masyarakat kita sudah kritis, jadi langsung tahu begitu ada kejanggalan," ujar Henry, di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Senin (14/7/2014).

Sebelumnya, hasil rekapitulasi yang dicatat di formulir C1 menunjukkan, pasangan Jokowi-JK tak mendapatkan satu suara pun di 17 tempat pemungutan suara di Kecamatan Ketapang Timur, Kabupaten Sampang. Hal ini dianggap sebagai sebuah kejanggalan karena di wilayah itu ada perangkat relawan hingga kader partai pengusung.

"Kalau dihitung, kepala ranting, anggotanya, strukturnya, relawan, ada berapa coba itu? Ini malah enggak ada satu suara pun. Makanya saya bilangnya sangat kasar," lanjut Henry.

Henry menduga ada tindakan kecurangan dalam proses pemungutan suara. Alasannya, wilayah itu salah satu basis signifikan dari Partai Kebangkitan Bangsa, yang dalam Pemilu Presiden 2014 mendukung pasangan Jokowi-JK. 

160 laporan dugaan kecurangan

Sementara itu, pusat tabulasi tim hukum pasangan Jokowi-JK menerima sebanyak 160 laporan dugaan kecurangan pemilu presiden di seluruh Indonesia. Mereka akan memverifikasi laporan itu sekaligus mempersiapkan bukti untuk dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Berikut beberapa laporan, baik dari relawan, kader partai pendukung atau masyarakat biasa yang masuk ke dalam tabulasi:

Nama : Stevan
Alamat : Pantai Indah Kapuk
Keterangan : surat undangan berkurang dari 200 menjadi 21. Diduga dikurangi oleh KPU.
Pelapor minta diadakan survei lapangan.

Nama : Iwan
Alamat : Serpong
Keterangan : Diduga ada pembagian uang yang ditujukan untuk memilih nomor urut satu di semua RT.

Nama : Tidak bersedia menyebut identitas
Alamat : Makassar, Jakarta Timur
Keterangan : Sekitar 90 pemilih dipindahkan ke RT yang jauh dari tempat tinggal. Pelapor khawatir dan menduga akan adanya penggelembungan suara.

Nama : Joko
Alamat : Ketapang Barat, Jawa Timur
Keterangan : tidak adanya suara Jokowi-JK di TPS 1 hingga TPS 17 dan tidak ada tanda tangan saksi pasangan tersebut.

Tim hukum menjamin bahwa laporan tersebut bukan direkayasa karena memiliki bukti lengkap hingga nomor telepon sang pelapor serta waktu kapan pelapor mengirimkan pesan tersebut. Laporan itu akan diverifikasi untuk dijadikan bukti jika hasil final suara tak sesuai dengan perhitungan tim Jokowi-JK.

Di Malaysia dan Arab Saudi, tim hukum juga mendapat laporan dugaan kecurangan yakni dalam bentuk manipulasi suara melalui mengubah angka dalam formulir C-1 dari tingkatan bawah ke tingkatan selanjutnya. Tim berpendapat jumlah angka itu signifikan.

Ketua Tim pemenangan Jokowi-JK, Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya telah mengutus tiga orang untuk menyelidiki laporan dugaan kecurangan pemilihan presiden di Malaysia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com