Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Laporkan Akbar Faizal karena Klaim Kemenangan Jokowi

Kompas.com - 14/07/2014, 19:57 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Fadli Zon, melaporkan anggota tim sukses Joko Widodo-Jusuf Kalla, Akbar Faizal, ke Badan Reserse Kriminal Polri, Jakarta, Senin (14/7/2014). Akbar dianggap membuat keonaran karena mengklaim kemenangan Jokowi pada Pemilu Presiden 2014.

"Kedatangan saya kali ini tentunya untuk melaporkan dan mencari keadilan serta klarifikasi. Kami melaporkan Akbar Faizal karena di Tugu Proklamasi ketika itu, Akbar mengatakan Jokowi presiden Republik Indonesia tanpa ada kata versi quick count," ujar Fadli seusai melaporkan Akbar.

Menurut Fadli, pernyataan Akbar tersebut berpotensi melanggar ketertiban umum dan memicu kerusuhan di masyarakat. Ia menambahkan, presiden Indonesia saat ini masih dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono.

"Tidak boleh menyatakan itu (presiden RI) di depan umum, apalagi itu depan capresnya (Jokowi) sendiri. Dia menyebutkan sebanyak lima kali," kata Fadli.

Selain melaporkan Akbar, Fadli Zon juga melaporkan Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanudin Muhtadi mengenai pernyataannya terkait hasil hitung cepatnya dan hasil real count Komisi Pemilihan Umum 22 Juli mendatang serta pendiri Lingkaran Survei Indonesia Denny JA karena mengucapkan selamat atas kemenangan Jokowi-JK.

Sebelumnya, Akbar menyebutkan Jokowi sebagai presiden RI setelah sejumlah hasil hitung cepat berbagai lembaga survei menyatakan pasangan Jokowi-JK unggul. Pernyataan tersebut diucapkan Akbar di Tugu Proklamasi, Jakarta, 9 Juli lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com