Ini Alur Pindai Form C1 Sampai di Web KPU

Kompas.com - 13/07/2014, 14:50 WIB
http://pilpres2014.kpu.go.id/c1 situs KPU scan formulir C1
JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak formulir perolehan suara (formulir C1) yang ditampilkan di web Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan alamat pilpres2014.kpu.go.id menunjukan data yang aneh dan tidak valid.

KPU menyatakan tampilan tersebut masih dapat diganti dengan data yang sebenarnya. "Itu bukan data resmi yang akan dihitung. Itu hanya data pendamping," ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah di gedung KPU, Minggu (13/7/2014).

Dia menjabarkan, setiap kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di tingkat tempat pemungutan suara hanya menerbitkan satu formulir C1 folio berhologram dan lima formulir C1 salinan.

Masing-masing salinan tersebut diberikan kepada saksi dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang hadir di TPS, pengawas pemilu lapangan (PPL), KPU kabupaten/kota dan satu ditempel di desa/kelurahan oleh panitia pemungutan suara (PPS).

Sedangkan formulir yang dipindai dan ditampilkan di situs KPU adalah formulir yang diserahkan kepada KPU kabupaten/kota. Formulir tersebut diserahkan melalui panitia pemilihan kecamatan (PPK).

Jadi, KPPS menyerahkan salin C1 kepada PPK untuk diberikan kepada KPU kabupaten/kota. Ferry menuturkan, pemindaian dilakukan oleh petugas KPU kabupaten/kota. Pemindaian, ujar dia, dilakukan tanpa pengecekan ulang.

"Karena kan bukan data yang di-scan itu yang akan dipakai untuk proses rekapitulasi. Tidak ada kewajiban KPU kabupaten/kota meghitung ulang itu. Nanti data yang untuk direkap dikirim dan dihitung secara berjenjang dari KPPS, PPS, PPK lalu kabupaten/kota," kata Ferry.

Dia mengatakan, jika kemudian masyarakat menemukan ada kejanggalan data yang ditampilkan di web, KPU segera mengklarifikasi dan mengunggah data yang sebenarnya.

Sebelumnya, sejumlah pindaian formulir C1 yang diunggah di situs kpu.go.id menampilkan data yang tidak valid. Pantauan Kompas.com terdapat kejanggalan mulai dari formulir C1 yang menampilkan kolom dengan jumlah suara kosong alias yang tidak terisi, rincian penjumlahan yang salah, hingga tidak lengkapnya tandatangan baik oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemilu (KPPS) dan saksi kedua pasangan calon.

Sedikitnya ada enam Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang memuat pindaian formulir C1 dengan rincian perolehan suara kosong.

Enam TPS tersebut yakni TPS 9, Mekarsari, Neglasari, Tangerang, Banten, TPS 1 Bangun Jiwo, Kasihan, Bantul, DIY, TPS 8, Lemo, Teluk Naga, Tangerang, Banten.

TPS 21 Kreo, Larangan, Tangerang, Banten, TPS 1 Ambara, Dungaliyo, Gorontalo, Gorontalo, TPS 01, Rancaekek Wetan, Rancaekek, Bandung, Jawa Barat dan TPS 01, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorDesy Afrianti
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Amnesty Internasional Indonesia Temukan 4 Korban Diduga Dianiaya Aparat saat Kerusuhan 21-22 Mei

Amnesty Internasional Indonesia Temukan 4 Korban Diduga Dianiaya Aparat saat Kerusuhan 21-22 Mei

Nasional
Polisi Berhak Bubarkan Aksi Tak Berizin dan Tak Taati Aturan

Polisi Berhak Bubarkan Aksi Tak Berizin dan Tak Taati Aturan

Nasional
Di Konferensi Pasukan Perdamaian Dunia, Wapres Tekankan Pentingnya Diplomasi

Di Konferensi Pasukan Perdamaian Dunia, Wapres Tekankan Pentingnya Diplomasi

Nasional
Kembali Jerat Mantan Bupati Bogor, KPK Ingatkan Efek Domino Korupsi di Daerah

Kembali Jerat Mantan Bupati Bogor, KPK Ingatkan Efek Domino Korupsi di Daerah

Nasional
KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

Nasional
Sempat Tak Hadir, Menag dan Khofifah Dipanggil Lagi Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Sempat Tak Hadir, Menag dan Khofifah Dipanggil Lagi Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Nasional
UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

Nasional
Harry Tanoe: Semakin Banyak yang Merapat ke Koalisi, Semakin Bagus...

Harry Tanoe: Semakin Banyak yang Merapat ke Koalisi, Semakin Bagus...

Nasional
Dari Kalteng, 2 Teroris dan 32 Anggota Keluarganya Jalani Program Deradikalisasi di Jakarta

Dari Kalteng, 2 Teroris dan 32 Anggota Keluarganya Jalani Program Deradikalisasi di Jakarta

Nasional
KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

Nasional
Jusuf Kalla Tak Masalah Parpol Pengusung Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi

Jusuf Kalla Tak Masalah Parpol Pengusung Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Nasional
Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK

Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK

Nasional
Diumumkan Lebih Cepat, MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Diumumkan Lebih Cepat, MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Nasional
5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

Nasional

Close Ads X