Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Cara Cek Formulir C1 Pilpres di KPU

Kompas.com - 12/07/2014, 18:45 WIB
Fidel Ali Permana

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat kini dapat ikut melakukan pengawasan terhadap hasil pemilihan umum. Melalui situs KPU, masyarakat dapat mengecek langsung perolehan suara capres pilihannya melalui hasil dari TPS.

Fasilitas ini memungkinkan masyarakat untuk mengawasi langsung proses penghitungan suara nasional yang tengah dilakukan KPU. Meski begitu, hingga kini, Sabtu (12/7/2014) pihak KPU belum tuntas mengunggah scan formulir C1 secara nasional. Beberapa daerah masih mengalami hambatan koneksi internet sehingga belum bisa menggunggahnya.

Dalam formulir C1 terdapat data jumlah pemilih yang terdaftar, perolehan suara masing-masing capres, tandatangan saksi dan KPPS. Dalam formulir ini juga terdapat informasi soal suara yang rusak, tidak digunakan, dan tidak sah.

Masyarakat dapat langsung menuju situs KPU di http://www.kpu.go.id/ kemudian klik HASIL SCAN FORMULIR C1 PILPRES 2014 atau langsung klik ke http://pilpres2014.kpu.go.id/ dan klik scan C1.

Setelah masuk, masyarakat dapat langsung memilih daerah tempat tinggalnya untuk mencari formulir C1. Mulai dari propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, hingga ke nomer TPS. Harap diingat, KPU baru menuntaskan sekitar 70 persen unggahan scan C1, jadi belum semua daerah dapat melihat hasilnya.

Jika daerah anda sudah dapat dilihat hasilnya, maka tinggal di klik salah satu gambar di halaman scan atau bisa langsung mengunduhnya. Dari gambar tersebut masyarakat dapat membandingkan langsung dengan TPS tempatnya memilih, apakah sama atau berbeda.

Apabila formulir C1 yang sudah di scan itu berbeda dengan yang dicatat, dilihat, maupun yang difoto di TPS, maka masyarakat dapat membaginya ke situs http://c1yanganeh.tumblr.com . Disitus ini ada beberapa masyarakat yang mengunduh hasil scan formulir C1 yang dinilai aneh atau berbeda.

Partai politik pun dapat menggunakan fasilitas tersebut sebagai bagian dari pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan. Sekedar informasi juga, data tersebut dapat saja berubah sesuai hasil rapat pleno pada tingkat di atasnya atau rapat pleno tingkat pusat.

Selamat mengawasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com