Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Prabowo-Hatta Protes Pernyataan Burhanuddin Muhtadi

Kompas.com - 11/07/2014, 11:47 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memprotes keras pernyataaan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi yang dinilai mendiskreditkan Komisi Pemilihan Umum dan kubunya. Secara tidak langsung, Burhanuddin telah menuding KPU dan kubu Prabowo-Hatta akan melakukan kecurangan untuk mengubah hasil pemilu presiden.

"Kata Burhan, kalau KPU real count tidak sesuai dengan lembaganya, maka itu KPU salah dan curang. Tidak bisa dia menuding seperti itu. Quick count itu kan hanya merupakan produk akademis dari lembaga survei," kata anggota Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Viva Yoga Mauladi, saat dihubungi, Jumat (11/7/2014).

Menurut dia, meskipun dilakukan dengan kaidah-kaidah yang ilmiah, bukan tidak mungkin hasil hitung cepat bisa meleset jauh dari hasil sebenarnya. Hal itu termasuk hasil hitung cepat yang dilakukan oleh Indikator dan lembaga lainnya yang memenangkan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Kebenaran yang absolut itu hanya milik tuhan. Tidak boleh ada perkataan, kalau quick count dia adalah yang paling benar," ujarnya.

Hasil hitung cepat Indikator menunjukkan kemenangan Jokowi-JK dengan 52,95 persen, sementara Prabowo-Hatta hanya mendapat 47,05 persen.

Dalam sebuah konferensi pers kemarin, bersama enam lembaga lain yang juga memenangkan Jokowi-JK, Burhan mengungkapkan optimisme atas survei yang dikerjakannya. Jika nantinya hitung resmi KPU menunjukkan hasil berbeda dengan Indikator ataupun enam lembaga lain yang memenangkan Jokowi-JK, Burhan meyakini KPU-lah yang salah karena telah terjadi proses kecurangan dalam penghitungan suara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Prabowo Mau Wujudkan Bahan Bakar B100, Menteri ESDM: Perlu Penelitian, Kita Baru B35

Nasional
Kelakar Airlangga Saat Ditanya Soal Duet Khofifah-Emil di Pilkada Jatim

Kelakar Airlangga Saat Ditanya Soal Duet Khofifah-Emil di Pilkada Jatim

Nasional
Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan Sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan Sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Nasional
Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Nasional
Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Nasional
Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com