Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Daripada Saling Klaim, Tim Prabowo dan Jokowi Diimbau Kawal Penghitungan Suara

Kompas.com - 10/07/2014, 21:52 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting Djayadi Hanan menyayangkan sikap kedua tim calon presiden yang saling klaim kemenangan dengan merujuk pada hasil hitung cepat atau quick count. Djayadi menilai, kedua belah pihak harus tetap berpegangan dengan hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia pun menyatakan yakin dengan hasil hitung cepat yang dilakukan lembaganya.

Oleh karena itu, daripada saling mengklaim, ia mengatakan, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla beserta timnya sebaiknya mengawal proses penghitungan suara dengan baik.

"Yang penting sekarang, zaman sudah terbuka. Semua mata bisa tertuju kepada proses ini, semuanya bisa mengawal. Asal timses cepat tersadar dari masalah menang dan kalah, lebih baik ikut mengawal proses penghitungan suara. Itu bisa minimalkan potensi kecurangan," kata Djayadi, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (10/7/2014).

Menurut dia, kecurangan sangat mungkin terjadi dalam proses penghitungan suara karena tahapan yang sangat panjang, mulai dari tingkat TPS, kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, dan tingkat pusat.

"Kalau tidak dikawal dengan baik, kecurangan sangat mungkin terjadi," ujar Djayadi.

Pasca-pemungutan suara dan dipublikasikannya hasil hitung cepat, dua kubu peserta pemilu saling klaim kemenangan karena hitung cepat dari lembaga survei menunjukkan hasil yang berbeda.

Tujuh lembaga survei menempatkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang, yakni Populi Center, Indikator Politik, Lingkaran Survei Indonesia, Litbang Kompas, Radio Republik Indonesia, Saiful Mujani Research and Consulting, dan Cyrus yang bekerjasama dengan Center for Strategic and International Studies.

Sementara itu, empat lembaga survei menyatakan Prabowo-Hatta menang, yakni Puskaptis, Indonesia Research Center, Lembaga Survei Nasional, dan Jaringan Suara Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di IPA 2024, Dirut Pertamina Beberkan Strategi Jaga Ketahanan Energi dan Kelestarian Lingkungan

Di IPA 2024, Dirut Pertamina Beberkan Strategi Jaga Ketahanan Energi dan Kelestarian Lingkungan

Nasional
Caleg Nasdem Peraih Suara Terbanyak di Sultra Tina Nur Alam Mundur, Ini Kata Sekjen

Caleg Nasdem Peraih Suara Terbanyak di Sultra Tina Nur Alam Mundur, Ini Kata Sekjen

Nasional
Sandra Dewi Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Suaminya

Sandra Dewi Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Suaminya

Nasional
Ramai soal Biaya UKT, Muhadjir: Jangan Tiba-tiba Naik, Terlalu Sembrono

Ramai soal Biaya UKT, Muhadjir: Jangan Tiba-tiba Naik, Terlalu Sembrono

Nasional
Kepala BIN: IKN Cermin Transformasi Indonesia Menuju Negara Maju Modern

Kepala BIN: IKN Cermin Transformasi Indonesia Menuju Negara Maju Modern

Nasional
5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

Nasional
Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com