Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hadar: Kami Tak Berniat Halangi Pemilih di Hongkong

Kompas.com - 07/07/2014, 21:35 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan tidak bermaksud menghalang-halangi warga negara Indonesia (WNI) di Hongkong untuk menggunakan hak pilihnya saat berlangsung pemungutan suara di Victoria Park, Minggu (6/7/2013) kemarin.  Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengatakan, penutupan TPS dilakukan karena pemerintah setempat hanya mengizinkan penggunaan taman tersebut sampai pukul 17.00 WIB.

"Tidak ada maksud kami untuk menghalang-halangi. Peraturan kami adalah pada pukul 17.00 waktu setempat, proses pemungutan suara diselesaikan. Karena itu, di luar negeri, kita harus patuhi Pemerintah Hongkong yang menetapkan penggunaan Victoria Park hanya sampai jam 17.00 waktu setempat. Demokrasi itu harus ada aturannya juga," kata Hadar di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin (7/7/2014).

Hadar menjelaskan, pemilih yang datang sebelum pukul 17.00 waktu setempat, tetapi belum mencoblos, tetap diberi kesempatan memilih.

"Artinya, kalau ada pemilih yang sudah datang sebelumnya dan menunggu di TPSLN, itu harus ditunggu sampai selesai," kata Hadar.

Dia mengatakan, jika TPS digelar di kantor kedutaan besar atau di konsulat jenderal, bisa saja pemilihan dilangsungkan hingga malam.

Sebelumnya, pemungutan suara Pilpres 2014 yang digelar Panitia Pemungutan Luar Negeri di Hongkong berlangsung ricuh, Minggu (6/7/2014) sore. Ratusan orang mengamuk dan merobohkan pagar tempat pemungutan suara, yang ditutup sebelum mereka memberikan suara. Situasi semakin kisruh ketika ada yang menyebutkan TPS akan dibuka kembali jika pemilih memberikan suara untuk pasangan nomor urut 1, Prabowo-Hatta.

Komisioner KPU Sigit Pamungkas yang berada di Hongkong saat pemungutan suara mengatakan, fakta mengenai kekisruhan pemungutan suara di Victoria Park, Hongkong, diputarbalikkan. Menurut dia, warga negara Indonesia (WNI) di sana justru mengadukan kepadanya soal oknum yang menyatakan akan membuka kembali tempat pemungutan suara (TPS) jika memilih pasangan calon nomor urut 1.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad mengatakan, kekisruhan tersebut dipicu oleh kedatangan pemilih yang sudah mencoblos ke tempat pemungutan suara yang sudah ditutup.

"Tapi, kosong TPS itu. Victoria Park sudah kosong. Tiga puluh menit setelah dinyatakan ditutup tiba-tiba gerombolan orang datang menyatakan, 'Kami belum memilih'," kata Muhammad di Jakarta, Senin (7/7/2014).

"Sementara jarinya sudah warna hitam semua," lanjut dia.

Muhammad membantah pemberitaan yang menyebutkan bahwa massa yang datang tersebut belum memilih. Dia mengatakan, kedatangan mereka adalah bentuk solidaritas terhadap beberapa orang yang belum memilih.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Nasional
Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

Nasional
Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Nasional
PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

Nasional
Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Nasional
Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Nasional
Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Nasional
Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Nasional
DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

Nasional
Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Rabu Besok

DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Rabu Besok

Nasional
4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

Nasional
Kemenkes Ungkap Belum Semua Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS

Kemenkes Ungkap Belum Semua Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS

Nasional
Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com